Jakarta,REDAKSI17.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah pernah resmi menetapkan Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden lalu Wakil Presiden RI Terpilih 2024-2029.
Hal yang tersebut disebut dikerjakan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak semua gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mana diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebelum penetapan tersebut, banyak lembaga sektor ekonomi asing yang secara terlibat memberikan pandangan dia mengenai kondisi dunia usaha Indonesia jika Prabowo Subianto menjadi presiden. Salah satunya adalah perusahaan pemeringkat kredit dari Amerika, Fitch Rating.
“Kebijakan kegiatan ekonomi Indonesia kemungkinan besar tiada ada akan berubah di dalam tempat bawah kepemimpinan Prabowo Subianto,” kata Fitch dalam rilis ‘Indonesia Election Outcome Points to Broad Economic Policy Continuity’ yang mana dimuat melalui websitenya beberapa saat lalu.
“Namun ketidakpastian seputar kebijakan fiskal jangka menengah sudah pernah meningkat,” tambahnya.
Meski demikian, Fitch menyebut terlalu dini melihat bagaimana perekonomian ke depan saat ini. Ia mengatakan kejelasan arah perekonomian Indonesia terkait kebijakan fiskal pemerintahan berikutnya akan didapat setelah Prabowo mulai menjabat pada Oktober 2024.
“Kami mengantisipasi bahwa Prabowo akan tetap fokus pada penyelenggaraan infrastruktur, termasuk pengerjaan ibu kota baru, kemudian juga mempertahankan upaya pemerintah saat ini untuk mengupayakan pengembangan komoditas serta memperluas manufaktur akumulator kemudian kendaraan listrik,” papar lembaga dunia itu lagi.
Fitch sendiri sudah memperkirakan pertumbuhan PDB riil Indonesia akan tetap atau sedikit di dalam tempat atas 5% pada tahun ini serta tahun depan, yang dimaksud hal itu akan sejalan dengan kondisi sebelum pandemi. Di sisi lain, Fitch memperkirakan kebijakan moneter lalu fiskal akan tetap mengupayakan stabilitas makroekonomi RI, setidaknya selama sisa tahun ini.
“Namun demikian, kami yakin risiko fiskal jangka menengah sudah meningkat, mengingat beberapa janji kampanye Prabowo, termasuk program makan siang juga susu gratis pada sekolah yang digunakan dapat menghabiskan biaya sekitar 2% PDB setiap tahunnya,” jelasnya.
“Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia dapat mempertahankan rasio utang pemerintah/PDB yang dimaksud jarak jarak jauh lebih besar lanjut tinggi juga menunjukkan adanya risiko terhadap proyeksi fiskal dasar kami. Namun, ia juga menyerukan agar Indonesia meningkatkan tingkat pendapatan pemerintah terhadap PDB secara signifikan,” tambahnya lagi.
Laporan mingguan Pratinjau Ekonomi Asia Pasifik Moody’s Analytics, yang tersebut mana dirilis untuk 19-23 Februari 2024, juga menyoroti kemenangan Prabowo.
“Kami memperkirakan Partai Gerinda yang dimaksud dimaksud mengusung Prabowo akan menjadi bagian dari pemerintahan koalisi,” kata dia.
Sementara dari sisi perekonomian negara, Moody’s Analytics menyebutkan prediksi yang tersebut yang disebut mirip dengan Fitch Rating. Kebijakan populer Jokowi akan diteruskan.
“Dari segi kebijakan ekonomi, mantan jenderal yang digunakan hal tersebut sudah pernah menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya ini mengindikasikan bahwa ia akan tetap berpegang pada kebijakan presiden populer yang mana akan segera habis masa jabatannya, Joko Widodo,” kata laporan itu.
Sebut Sri Mulyani
Sebelumnya, media jika Singapura, Channel News Asia (CNA), memuat analisis berjudul ‘Commentary: With Prabowo poised to be next Indonesia president, his challenge is to ensure Cabinet continuity’. Laman itu mengutip opini pakar Andree Surianta, penerima gelar PhD Australia Awards pada Crawford School of Public Policy, Australian National University, yang tersebut dimaksud pertama kali dimuat Lowy Institute, The Interpreter.
Analisis hal itu juga menyinggung kegiatan perekonomian RI. Diungkap janji Prabowo untuk melanjutkan gaya koalisi besar juga program infrastruktur besar yang digunakan diusung Jokowi, termasuk peningkatan belanja pertahanan serta bantuan sosial.
Disebut prospek bagaimana utang mungkin dapat bertambah. Disinggung juga bagaimana bila Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani, yang mana itu mungkin tak lagi menjabat padahal menjadi salah satu andalan pemerintah Jokowi.
“Koalisi besar biasanya berarti menawarkan jabatan menteri sebagai imbalan atas kesetiaan partai. Namun, strategi pendapatannya masih belum jelas, sehingga pendanaan program-program ini kemungkinan besar memerlukan tambahan banyak utang pemerintah,” bunyi analisisnya.
“Potensi pelonggaran disiplin utang rakyat memicu keresahan investor, mengingat Indonesia sudah lama dipuji atas pengelolaan fiskal yang digunakan bijaksana pada bawah kepemimpinan Menteri Keuangan saat ini Sri Mulyani Indrawati,” tambahnya.
“Prabowo harus memilih menteri pengganti dengan sangat hati-hati untuk meredakan kecemasan pemodal internasional juga menyampaikan pesan kesinambungan,” ujarnya lagi.
