Jakarta,REDAKSI17.COM – Usai penetapan Prabowo Subianto kemudian Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden lalu juga Wakil Presiden RI Terpilih 2024-2029, beberapa partai di dalam area luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) mulai merapat.
Partai Nasional Demokrat (NasDem) menjadi partai pertama yang dimaksud yang bergabung. Ketua Umum NasDem Surya Paloh secara resmi mengumumkan keterlibatan partainya dalam pemerintahan baru pada Kamis (25/4), usai bertemu Prabowo dalam tempat Kertanegara.
Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga menunjukkan sinyal membantu pemerintahan Prabowo. Ketua Umum PKB yang mana digunakan juga capres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengutarakan dukungan partinya ke Prabowo.
“Pertanyaan perihal pertemuan kemarin (dengan Prabowo) saya rasa sudah tak harus dijawab dikarenakan sudah cetho welo-welo (sangat jelas). Sudah barang jelas, jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi, itu namanya meragukan,” kata Cak Imin, pada Kamis (25/4), dikutip dari detikcom.
Sebagai informasi, NasDem kemudian PKB merupakan partai pengusung Anies Baswedan-Cak Imin dalam kontestasi Pilpres 2024.
Sementara itu, partai koalisi Prabowo-Gibran di dalam tempat antaranya adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan total perolehan pengumuman gabungan partai hal itu sebesar 65.547. 525 atau setara dengan 43,18%.
Apabila ditambahkan dengan pendapat NasDem yang dimaksud telah dilakukan terjadi resmi bergabung ke pemerintahan, total pengumuman mencapai 52,84% atau mencapai 80.208.041.
Jika Partai Keadilan Bangsa (PKB) pada akhirnya bergabung maka koalisi pemerintahan akan semakin memperkuat ucapan legislatif mencapai 63,46% atau 96.323.696.
Gabungan kekuatan pemerintahan akan makin tak tergoyahkan jika memang PKS masuk dalam koalisi pemerintahan dengan pendapat 71,88% atau 109.105.049.
Sikap PDIP
Hingga kini, PDIP belum gamblang menunjukkan sikap kebijakan pemerintah usai penetapan Prabowo-Gibran. Saat ditanya ke Ganjar terkait sikapnya sebagai lawan Prabowo-Gibran sekaligus calon yang digunakan mana diusung PDIP, ia tegas mengatakan akan berada dalam luar pemerintahan.
“[Tawaran jadi menteri] Itu sudah saya jawab berkali-kali. Biar bedakan antara sikap kebijakan pemerintah dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang tetapi sikap kebijakan pemerintah saya lebih banyak tinggi baik kami di area area luar [pemerintahan],” kata Ganjar, dikutip dari detikJateng.
Ganjar belum mengetahui sikap urusan urusan politik resmi PDIP. Kendati demikian, ia mengatakan kemungkinan akan menjadi oposisi.
“Belum memutuskan ya, tapi kalau liat statement-statement Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan,” ujar Ganjar.
Ia menjelaskan sebagai kader PDIP, karir politiknya ke depan tak lepas dari kerja-kerja partai.
“Maka kita pasti akan konsentrasi pada soal-soal itu. Tentu semata-mata akibat kita bagian dari partai, pasti bagaimana kita bertindak di area dalam warga lalu bagaimana di area dalam dalam pemerintahan nanti ada check and balances,” ungkapnya, dikutip dari CNN Indonesia.
Sebelumnya, Gibran sempat menjawab persoalan prospek PDIP bergabung ke pemerintahan. Gibran merupakan kader PDIP, tetapi disebut statusnya sudah lepas dari partai bernuansa merah.
“Ya, sanggup dibicarakan, semua mampu dibicarakan,” kata Gibran sebelum penetapan dirinya juga Prabowo.
PDIP sendiri merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak dalam DPR berdasarkan hasil pilpres 2024. Center for Strategic and International Studies (CSIC) memaparkan perolehan kursi 8 partai yang yang disebut melenggang ke Senayan sebagai berikut:
PDIP: 110 kursi (18,97%)
Golkar: 102 kursi (17,59%)
Gerindra: 86 kursi (14,83%)
PKB: 68 kursi (11,72%)
NasDem: 69 kursi (11,90%)
PKS: 53 kursi (9,14%)
Demokrat: 44 kursi (8,28%)
PAN: 48 kursi (8,28%)
