Jakarta,REDAKSI17.COM – Kota Jakarta tengah mempersiapkan diri menjadi Jakarta Global City. Untuk mencapai target tersebut, Asisten Perekonomian kemudian Keuangan Sekretariat Daerah Pemprov DKI Jakarta , Sri Haryati menjelaskan bahwa Jakarta harus mempunyai tanggung jawab yang mana mana besar, apalagi mempertahankan pertumbuhan kegiatan sektor ekonomi usai Ibu Kota Negara tak lagi pada Jakarta.
“Kami masih terus mempelajari beragam indikator kota global, seperti aksesibilitas, pelayanan dasar, juga juga beragam rencana startegis yang hal itu dokumennya akan dirilis,” ungkap Sri dalam acara Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama, Jumat, (16/5/2024).
Sri juga mengatakan Jakarta sudah menciptakan RTRW yang tersebut dimaksud didalamnya dipastikan ramah investasi. Termasuk kemungkinan masuknya investasi modal di area area bidang transportasi yang. Apalagi menurut Sri, dalam membangun transportasi massal dibutuhkan dana yang tersebut sangat besar. Saat ini, untuk membangun MRT untuk panjang 1 kilometer setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp 2 triliun.
“Untuk air minum perpipaan, kami juga tengah bekerja mirip dengan PUPR termasuk membuka kemungkinan secara KPBU,” rinci Sri.
Ke depan, lanjut Sri, pihaknya akan menyiapkan beragam paket kerja mirip dengan daerah lain, agar ke depan saat sebuah daerah bertumbuh, kota hal hal itu tidak ada ada tumbuh sendirian.
“Kami bertekad dalam pertemuan ini bukan belaka sekali pertemuan, namun bsia diimplementasikan sehingga ranking Jakarta meningkat bukan semata-mata semata pada tingkat nasional, namun juga global,” pungkas Sri.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih terus berupaya menyelesaikan hambatan pendataan juga administrasi kependudukan di dalam area DKI Jakarta.
Hal ini sangat penting diimplementasikan sebagai salah satu strategi mengatasi kesulitan ketahanan pangan, khususnya dalam DKI Jakarta. Dengan data kependudukan yang digunakan tambahan akurat, Bantuan Sosial mampu jadi tambahan tambahan tepat sasaran.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mempunyai program atau kebijakan bantuan sosial. Baik dalam bentuk KJP, subsidi pangan, subsidi transportasi juga beberapa bantuan sosial lainnya.
“Pendataan kemudian administrasi kependudukan kerap dihadapi anggota Forum Mitra Praja Utama. Untuk itu dukungan serta arahan dirjen kependudukan lalu catatan sipil dibutuhkan. Sehingga data kependudukan lebih banyak besar akurat, penyelenggaraan APBD untuk infrastruktur bansos tambahan tepat sasaran,” ujar Joko.
Untuk diketahui, Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) secara rutin setiap tahun menyusun program kerjasama pengerjaan daerah 10 provinsi anggotanya. Adapun 10 provinsi yang tersebut yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur.
Forum kerjasama daerah ini cukup strategis oleh sebab itu meliputi 60% dari jumlah total keseluruhan penduduk Indonesia. FKD-MPU dapat menjadi model kerjasama daerah yang dimaksud digunakan menyentuh persoalan di tempat dalam atas lantaran melibatkan dinas-dinas atau SKPD teknis terkait.
Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara yang digunakan digunakan mengamanatkan pertumbuhan kegiatan dunia usaha yang mana digunakan inklusif juga merata bagi pengerjaan di area tempat seluruh wilayah Indonesia.
Untuk mengantisipasi perpindahan ibukota negara (IKN), maka akan menimbulkan konsekuensi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian lalu sosial serta daya saing lintas sektoral pada provinsi.
