Jakarta,REDAKSI17.COM – Target RI mencapai swasembada beras hingga saat ini masih dalam wacana. Tahun ini saja, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 3,6 jt ton beras hingga akhir tahun.
Impor itu dibutuhkan untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP). Yang kemudian disalurkan lewat berbagai program penyaluran. Ada program Stabilisasi Pasokan juga Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga bantuan beras 10 kg kepada sekitar 22 jt keluarga penerima manfaat (KPM).
Di sisi lain, tarif beras di area area dalam negeri terus merangkak naik. Kenaikan nilai beras terus berlanjut sejak Agustus 2022 lalu. Saat ini, nilai tukar beras medium sudah di tempat area atas Rp13.000 per kg, melandai setelah sempat tembus Rp14.000 per kg. Sementara nilai tukar beras premium di dalam dalam atas Rp15.000 per kg, setelah sempat melambung ke atas Rp16.000 per kg.
Harga yang adalah rata-rata harian nasional di area tempat tingkat penjual eceran, mengacu Panel Harga Badan Pangan nasional. Harga beras dalam kurun waktu setahun terakhir juga berulang kali dilaporkan berperan dalam memicu inflasi pada dalam negeri.
Lalu apakah RI akan datang dapat mencapai swasembada beras?
Deputi Bidang Ketersediaan serta Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, untuk mencapai swasembada, langkah pertama yang digunakan yang harus dilaksanakan adalah memenuhi kebutuhan pada area sisi hulu. Dengan begitu, akan nyaman lalu menghasilkan produksi yang memenuhi kebutuhan pada hilir.
“Apakah petani bahagia? Karena, prinsip kami, kalau ingin mencapai swasembada pangan, maka kata ekonomis itu nggak ada. Kata yang dimaksud ada adalah wajar. Kalau kita ingin menjadi negara mandiri swasembada, maka nyamankan dulu pada hulunya. Kalau teman dalam dalam hulu nggak nyaman, bagaimana dalam hilir,” ujar Ketut dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama 2024 di area dalam Jakarta, Jumat (17/5/2024).
“Oleh oleh sebab itu itu salah satu kebijakannnya adalah mewajarkan harga. Sehingga dari Rp5.000, HPP (harga pembelian pemerintah)-nya mungkin Rp6.000. itu pun belum maksimal,” tambahnya.
Harga Wajar
Pemerintah sendiri saat ini memang sedang berencana merevisi Peraturan Badan Pangan Nasional No 6/2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah serta Rafaksi Harga Gabah juga Beras. Kemarin, Senin (22/4/2024), pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) pun sudah pernah lama menggelar rapat perdana mengeksplorasi biaya gabah pada area tingkat petani.
Seperti diketahui, dalam aturan yang dimaksud dimaksud diterbitkan 30 Maret 2023 itu, nilai pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tempat area tingkat petani serta pada tingkat penggilingan Rp5.100 per kg. Lalu nilai tukar gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg pada tingkat penggilingan juga di dalam area gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg. Sementara HPP untuk beras ditetapkan Rp9.950 per kg di dalam tempat gudang Bulog.
HPP ini digunakan Perum Bulog dalam melakukan penyerapan produksi pada dalam negeri. Dan biasanya berpengaruh serta menjadi acuan bagi pasar.
“Ada kecenderungan tarif GKP menurun, pada masa pada saat ini rata-rata sudah Rp5.848 per kg. Ini harus didiskusikan kembali. Dan siang hari ini juga, kami akan review kembali nilai tukar GKP ini, serta beras juga agar terjaga dengan baik di dalam tempat tingkat produsen. Kita harapkan dapat dikendalikan dengan baik, sehingga inflasi mampu jadi terjaga, sekaligus kewajaran biaya pada produsen serta juga konsumen terjaga,” kata Deputi bidang Ketersediaan serta Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, ditayangkan akun Youtube Kemendagri, Senin (22/4/2024).
Ketua Umum Asosiasi Benih & Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan, nilai tukar gabah di tempat tempat tingkat petani seharusnya dibanderol Rp6.900 per kg.
Sebab, jelasnya, berdasarkan perhitungan AB2TI, biaya produksi gabah per April 2024 sudah naik jadi Rp5.966 per kg. Naik dibandingkan hasil survei bulan September 2022 yang digunakan sebesar Rp5.667 per kg.
“Kenaikannya sekitar 5,3%. Sama lah dengan kenaikan inflasi. Kalau sekarang ada fleksibilitas HPP, ya petani nggak kerugian nggak untung. Tapi, fleksibilitas HPP itu cukup untuk sementara menahan agar biaya gabah nggak anjlok dalam dikarenakan sudah musim panen,” katanya.
“HPP lama pasti akan direvisi. Memang belum ada rapat tapi usulan-usulan sudah masuk. Mungkin dalam 1-2 minggu ke pasti akan ditetapkan HPP baru,” ujarnya.
