Bogor – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa nilai transaksi bursa karbon di dalam dalam Indonesia terbilang masih rendah. Hingga April 2024, nilai transaksi bursa karbon baru mencapai Rp 35,30 miliar.
Adapun transaksi bursa karbon yang digunakan disebut berasal dari 57 partisipan dengan frekuensi transaksi sebanyak 60.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim kemudian Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Bobby Wahyu Hernawan mengungkapkan, rendahnya transaksi bursa karbon pada dalam Indonesia disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari para pihak terkait nilai perekonomian karbon. Padahal, karbon pada dasarnya dapat dimonetisasi serta juga diperdagangkan.
“Pertanyaannya adalah kembali kepada supply serta demand bagaimana para pihak itu aware tentang bahwa ada nilai sektor perekonomian karbon yang dimaksud yang mampu dapat di area dalam monetisasi, dapat diperdagangkan,” ujar dalam Bogor, Rabu (29/5/2024).
Lantas, upaya peningkatan transaksi bursa karbon menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah juga para stakeholder terkait, termasuk pihak partisipan. Sebab, keberadaan bursa karbon cukup penting untuk membantu pengurangan emisi karbon dioksida (CO2) seiring perubahan iklim global.
Indonesia pun mempunyai prospek yang digunakan digunakan besar untuk menjadi penyuplai pengurangan karbon mengingat besarnya luas hutan lindung pada dalam negeri.
