Jakarta, REDAKSI17.COM – Rencana pemerintah yang berencana memotong gaji pegawai melalui Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menuai banyak kritik dari masyarakat. CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mempertanyakan skema apa yang tersebut dimaksud akan datang diterapkan oleh pemerintah. alasannya dana yang digunakan digunakan calon dikumpulkan sangat besar sehingga berpotensi akan adanya penyelewengan.
“Masalah pengelolaan jangan sampai nggak transparan, itu yang mana digunakan saya khawatirkan, pertama di area dalam dewan Tapera belum ada duta warga konsumen, gimana konsumen tau dananya transparan digunakan? itu dana luar biasa jumbo loh,” kata Ali dalam konferensi pers GPQ The People’s Choice 2024, Rabu (29/5/2024).
Jika tujuan program untuk mengupayakan rakyat miliki hunian memang bagus, namun pengelolaannya harus transparan, jadi ada rambu-rambunya lalu menjadi kontrol bersama. Belajar dari pengelolaan dana sebelumnya yang digunakan digunakan dikorupsi seperti Jiwasraya juga lain-lain, maka jangan sampai rakyat yang mana mana menjadi korban.
“Masalah pengelolaan akan diserahkan ke fund manager yang dimaksud digunakan mana sebagian akan ada fee. Jangan jadi dana bancakan. Ketika fund manager kerugian investnya, yang tersebut digunakan nanggung siapa? akibat di area dalam UU pasar modal ngga dapat menyalahkan fund manager jika ada kerugian, jadi yang mana mana nanggung masyarakat, kan pertanggungjawaban gimana Tapera?” Kata Ali.
 Foto: BP Tapera Salurkan Pembiayaan KPR Ke 11 Ribu ASN. (CNBC Indonesia/Syahrizal Sidik)BP Tapera Salurkan Pembiayaan KPR Ke 11 Ribu ASN. (CNBC Indonesia/Syahrizal Sidik) |
Sementara itu Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) juga mempertanyakan skema yang digunakan digunakan akan datang disiapkan, termasuk pertanyaan yang mana mana kerap muncul belakangan yakni potongan gaji bagi pegawai yang mana mana sudah mempunyai rumah.
“Saya liat ini bisa saja cuma jadi penggerak dari properti, tapi ini terlalu dini untuk diterapkan. Gimana jika yang digunakan mana bersangkutan sudah punya rumah apa masih wajib mengambil bagian Tapera? Padahal kita tau potongannya ngga kecil, jadi dana jumbo yang dimaksud akan dikelola. Ngga dapat belaka semua disamaratakan,” kata
“Jadi mesti ada subsidi dari pemerintah perusahaan, mungkin dana dari konsumen atau karyawan tersebut, jadi ada sedikit gimmick atau company tambahkan, mungkin pemerintah menambahkan jadi angkanya cukup menarik,” kata Lukas.
