Jakarta,REDAKSI17.COM – Menteri Agraria juga Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan dari 36 ribu lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), seluas 2.086 hektare masih bermasalah. Masalah itu, kata dia, lahan yang dimaksud masih diduduki masyarakat.
“Dari 36 ribu hektare ada 2.086 hektare yang tersebut mana masih dinyatakan belum clean and clear. Clean and clear itu intinya jangan sampai yang tersebut digunakan masih diduduki masyarakat,” kata AHY dalam acara 100 Hari Kerja AHY di dalam area Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, (7/6/2024).
Meski demikian, AHY mengatakan bahwa permasalahan itu akan segera dituntaskan. Dia mengatakan sudah pernah berbicara dengan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni yang tersebut sekarang juga menjabat Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Raja Juli, kata dia, mengatakan OIKN siap membayar dana kerahiman atau dana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK).
“Uang pengganti itu setahu saya akan diimplementasikan OIKN,” katanya.
AHY mengatakan juga sempat menanyakan mengapa pembayaran ganti merugikan hal itu belum dilaksanakan OIKN. Namun, AHY enggan membeberkan alasan sebenarnya.
“Ya memang ada masalah-masalah tertentu, saya bukan ingin sampaikan pada tempat di area di tempat ini akibat bukan otoritas saya, tapi pendeknya sebetulnya tinggal eksekusi dengan baik,” kata dia.
Sebelumnya, keputusan Kepala OIKN Bambang Susantono lalu juga Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe mundur memproduksi geger. Mereka mundur semata-mata beberapa bulan sebelum pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang yang mana amat diimpikan Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Maritim kemudian Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan konstruksi juga konstruksi perekonomian pada IKN sebenarnya tiada ada masalah. Dia mengatakan hambatan justru ada pada kepemimpinan.
“IKN bukan ada ada masalah, yang digunakan dimaksud hambatan pimpinannya. Investasi pengerjaan semua jalan. Tidak ada isu,” ungkap Luhut saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Luhut mengakui sebelumnya memang ada beberapa permasalahan pada IKN. Namun, kata dia, permasalahan itu sudah selesai. Investor, kata Luhut, memberikan apresiasi kemudian siap masuk menancapkan modal ke proyek megah tersebut.
“Memang banyak hambatan lalu kita tuntaskan. Overall tiada ada kesulitan dengan IKN,” jelasnya.
