Jakarta,REDAKSI17.COM – Malaysia dilaporkan mengalami krisis beras. Beberapa analis bahkan mengingatkan bahwa kondisi itu mampu jadi makin parah bila Kuala Lumpur tidaklah mengambil langkah-langkah lebih banyak tinggi lanjut.
Beberapa pekan terakhir persediaan beras produksi lokal berkurang oleh sebab itu konsumen beralih ke varietas lokal yang digunakan dimaksud lebih tinggi tinggi tiada mahal ini menyusul kenaikan nilai tukar beras impor sebesar 36% yang tersebut yang disebut diambil oleh importir beras tunggal Malaysia, Bernas, pada 1 September.
Beras lokal, yang dimaksud menguasai 65% pasar, dikendalikan oleh biaya dan juga juga dijual dengan nilai 2,6 ringgit (Rp 8.600) per kilogram. Untuk beras impor yang dimaksud hal itu sebagian besar berasal dari India, Thailand, Pakistan, juga Vietnam sekarang harganya mencapai hingga 4 ringgit (Rp 13.200) per kilogram.
Jaringan supermarket Mydin mengatakan pengiriman mingguan beras lokal kemasan 10kg yang tersebut biasa dijalani distributornya turun secara bertahap sejak bulan Januari dari sekitar 17.000 menjadi belaka 2.000.
“Segera setelah beras lokal dikirim ke toko kami, stoknya akan habis dalam waktu satu jam,” kata direktur pelaksana Ameer Ali Mydin kepada The Straits Times dikutip Jumat, (6/10/2023).
Sementara Wakil Menteri Pertanian lalu Ketahanan Pangan Chan Foong Hin mengatakan pada hari Minggu bahwa kepanikan membeli sudah pernah mereda juga pasokan substansi pokok sudah stabil, para kritikus juga ahli percaya bahwa kekurangan serupa akan terulang kemudian juga bahkan memburuk jika tak ada tindakan perbaikan yang mana digunakan diambil oleh Pemerintah Malaysia.
“Kita masih akan mengalami kekurangan beras putih lokal, sampai biaya beras global turun atau pemerintah menaikkan tarif jual eceran beras lokal menjadi RM3,40 per kg (atau RM34 per 10kg),” kata salah satu warga bernama Datuk Ameer Ali yang dimaksud dimaksud menambahkan bahwa meskipun stoknya perlahan mulai stabil, namun masih belum memenuhi kebutuhan saat ini.
Kritikus juga mengarahkan senjata merek pada Bernas, yang digunakan mana dipercaya mengelola stok beras nasional.
“Jika Bernas mempunyai persediaan beras impor dalam jumlah keseluruhan total yang tersebut yang disebut cukup sebelum India melarang ekspor berasnya, kenaikan nilai tukar beras impor akan sangat sangat lebih tinggi tinggi rendah dibandingkan sekarang,” kata Abdul Rashid, anggota dewan eksekutif Persaudaraan Pesawah Malaysia, sebuah kelompok advokasi petani padi.
Bernas dikendalikan oleh taipan Syed Mokhtar Albukhary, yang dimaksud miliki hubungan dekat dengan UMNO. Saat ini UMNO merupakan bagian dari pemerintahan persatuan yang mana mana dipimpin Pakatan Harapan (PH). Perusahaan ini mendapat perpanjangan konsesi impor beras selama 10 tahun, hingga Januari 2031.
Pada bulan Desember 2022, Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim sudah pernah menegur Tan Sri Syed Mokhtar atas monopoli Bernas. Ia juga mengajukan permohonan pengusaha yang mana membayar RM60 jt kepada petani miskin.
Namun, Menteri Pertanian juga Ketahanan Pangan Mohamad Sabu mengatakan pada bulan September bahwa pemerintah federal memerlukan alasan yang digunakan kuat untuk mengakhiri monopoli, serta juga diskusi antar kementerian diperlukan oleh sebab itu hal ini menyangkut ketahanan pangan.
“Ada manfaat positif dari penghapusan monopoli seperti Bernas,” kata mitra Ernst & Young Consulting, Mohd Husin Mohd Nor.
“Meningkatnya persaingan akan mengakibatkan tarif yang mana tambahan banyak rendah bagi konsumen kemudian juga menghalangi berkembangnya distributor beras yang tersebut digunakan bukan bermoral lalu pengemas yang digunakan mencari keuntungan. Meningkatnya persaingan juga akan memacu inovasi dalam memacu pemain menjadi tambahan efisien agar tetap kompetitif di dalam area pasar.”
Namun, ia mengatakan bahwa penghentian konsesi dapat berdampak negatif terhadap penghidupan petani lokal, sebab Bernas juga bertindak sebagai pembeli terakhir dalam industri beras, yang mana yang disebut membeli beras dari petani bila diperlukan.
“Hal ini juga dapat menghambat tujuan Malaysia untuk meningkatkan produksi beras lokal sebesar 75% pada tahun 2025 untuk menutupi konsumsi,” tambahnya.
Selain terkait monopoli, untuk tambahan meningkatkan stok, Malaysia juga perlu mengatasi rendahnya hasil panen.
Produktivitas pertanian negara ini semata-mata sekitar 45% dari rata-rata negara-negara berpenghasilan tinggi, berdasarkan pengamatan Bank Dunia dalam laporan tahun 2019 tentang Malaysia.
“Reformasi utama untuk membantu perubahan struktural ini termasuk mengurangi biaya produksi, yang dimaksud dimaksud relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di area dalam kawasan ini,” kata ekonom pertanian senior Bank Dunia, Anuja Kar, kepada ST baru-baru ini.
Ia menyarankan agar sebagian dari 1,6 miliar ringgit dalam anggaran revisi 2023 Malaysia yang dimaksud mana dialokasikan untuk subsidi pupuk dan juga juga dukungan nilai dapat digunakan kembali untuk riset serta novasi.
“Para ilmuwan dalam Lembaga Penelitian serta Pengembangan Pertanian Malaysia sudah pernah mengerjakan praktik-praktik yang tersebut yang disebut mengurangi biaya produksi, meningkatkan hasil panen serta keuntungan bagi petani sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini memungkinkan petani memanfaatkan pendanaan karbon global untuk menambah pendapatan mereka,” tambahnya.
