Yogyakarta (30/01/2025) REDAKSI17.COM – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan dari Tim United Kingdom (UK) PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions) pada Kamis (30/01). Bertempat di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Pemerintah UK melalui Tim UK PACT menawarkan bantuan kepada Pemda DIY untuk mendukung upaya menekan emisi karbon di DIY.
Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti usai mendampingi Gubernur DIY bertemu Tim UK PACT mengatakan, penawaran yang diajukan dari UK tersebut, salah satunya terkait dengan transportasi di DIY, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan angkutan umum. UK PACT sendiri adalah program kerja sama antara Inggris dengan negara-negara lain untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk mempercepat transisi negara-negara mitra ke pengembangan rendah karbon.
“Kalau bicara soal angkutan umum, PR pertama kita, bagaimana masyarakat mau menggunakan angkutan umum. Itu PR yang paling luar biasa, karena ke mana-mana di sini (Yogyakarta) itu mudah. Selain itu, belum adanya privilege bagi mereka yang menggunakan angkutan umum, sehingga angkutan umum masih dinomorduakan,” ungkapnya.
Made menambahkan, penerapan contraflow juga penting dalam upaya memperbaiki sistem transportasi di DIY. Selain itu, adanya priority line dan integrated transit system juga dapat dilakukan agar mampu menunjang penggunaan angkutan umum, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik menggunakannya.
“Dan dalam hal ini, pihak Keraton Yogyakarta juga dilibatkan, karena tentu akan bersinggungan juga dengan pengembangan sumbu filosofi Yogyakarta. Ke depan tentunya kita berharap bisa terwujud low emission zone di DIY. Dan sebagai langkah awal, Tim UK PACT akan melakukan scoping atau penentuan ruang lingkup hingga Maret 2025 mendatang,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan UK PACT, Puspita Galih mengatakan, yang ditawarkan pihaknya sebagai langkah awal upaya menekan emisi karbon di DIY ialah scoping. Studi ini akan dijalankan selama dua bulan ke depan untuk mengenali persoalan transportasi apa saja yang ada di DIY.
“Proses scoping ini juga untuk mengetahui apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemda DIY. Tadi kami diinformasikan, sudah cukup banyak studi maupun kajian yang dilakukan Pemda DIY, sehingga fokus pertama kami ialah apa yang selanjutnya bisa dilakukan dan apa yang bisa diimplementasikan namun tetap sesuai dengan budaya di Yogyakarta,” paparnya.
Dikatakan Puspita, sesuai arahan Gubernur DIY, semua rencana yang akan dilakukan di DIY harus tetap memegang kearifan lokal. Hal tersebut juga telah disampaikan kepada pemerintah UK, di mana apa yang akan dilakukan di DIY tidak bisa sama dengan apa yang dilakukan di daerah lain di Indonesia.
“Sebelum ini kami sudah disclaimer dulu kepada Pemerintah UK bahwa DIY memiliki keistimewaannya sendiri, sehingga tentunya tidak sama dengan daerah lain di Indonesia. Dan tentu apa yang akan kami lakukan ke depan akan tetap menyesuaikan dengan budaya atau kultur DIY,” imbuhnya.
HUMAS DIY
