Jakarta,REDAKSI17.COM – Kementerian Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya agar biaya gas dalam sektor hulu bukan ada mengalami kenaikan. Hal hal itu merespon permintaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang digunakan berniat menyesuaikan nilai tukar gas di tempat tempat sisi hulu.
Direktur Jenderal Minyak lalu juga Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan pihaknya saat ini bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak kemudian Gas Bumi (SKK Migas) tengah berdiskusi agar tarif jual gas hulu tiada mengalami perubahan.
“Harga gas hulu kita bicara SKK Migas prinsipnya kita menahan nilai gas tak ada naik untuk semuanya. Jadi kita akan menangani bersama SKK Migas supaya nilai tukar gas tidaklah naik,” kata Tutuka dalam Gedung Kementerian ESDM, Senin (16/10/2023).
Setidaknya, dari beberapa KKKS, Medco menjadi salah satu operator dalam area Blok Corridor yang mana mana berencana mengajukan penyesuaian biaya gas di area dalam hulu setelah kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) berakhir.
“Nggak banyak (yang minta naik), ada tapi nggak banyak, kata Tutuka.
Namun yang mana dimaksud pasti, menurut Tutuka pihaknya bersama SKK Migas akan tetap menjamin keekonomian proyek hulu migas tetap terjamin. Sekalipun pemerintah tiada menyetujui rencana perubahan nilai KKKS.
“Makanya kita upayakan penyelenggaraan perekonomian tetap berjalan pemerintah harus hadir pada dalam situ, tak serta merta kita tinggalkan kita akan cari solusi bersama,” ujarnya.
Sebelumnya, SKK Migas mengatakan tengah mengevaluasi permintaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang digunakan digunakan berniat menyesuaikan nilai gas dalam sisi hulu.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan permintaan penyesuaian tarif gas oleh KKKS dijalankan menyusul naiknya biaya operasi untuk mempertahankan tingkat produksi hulu. Mengingat, lapangan-lapangan migas yang digunakan dioperasikan sudah mature atau berusia tua.
Meski demikian, SKK Migas juga dihadapkan pada suatu dilema. Dimana, kebijakan pemerintah untuk menggenjot program perluasan juga harus diiringi dengan nilai tukar energi yang dimaksud hal itu kompetitif.
“Dari kedua sisi inilah kemudian kita mencari jalan keluarnya gimana. Jadi misalnya jalan keluar keekonomian, itu kan kita masih dapat lihat bagaimana insentif yang mana digunakan diberikan oleh pemerintah, mungkin dapat ditambah lalu lain sebagainya, untuk hulunya,” kata dia ditemui dalam Gedung Kementerian ESDM, Kamis (12/10/2023).
