Jakarta,REDAKSI17.COM – Polda Metro Jaya telah memeriksa 23 saksi untuk mengusut dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada eks Mentan (SYL).
Puluhan saksi itu dimintai keterangan oleh penyidik Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kasus sudah masuk tahap penyidikan.
“Total sampai dengan kemarin sudah 23 orang saksi dimintai keterangan selama proses penyidikan,” kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (17/10).
Pada Senin (16/10) kemarin, penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi. Namun, cuma sembilan yang digunakan hadir.
“Yang hadir sebanyak sembilan orang saksi. Salah satunya Irjen Kementan RI,” ucap Ade.
Sementara pada hari ini, sebanyak enam saksi dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemerasan. Salah satunya adalah mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang.
“Satu orang saksi dari eks Wakil Ketua KPK RI periode tahun 2015-2019,” ujar Ade.
Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat ini tengah mengusut dugaan pemerasan yang tersebut dijalani oleh pimpinan KPK kepada eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Kasus dugaan pemerasan ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada Jumat 6 Oktober. Dalam kasus ini, penyidik menggunakan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 65 KUHP.
Dalam pengusutan kasus ini, Polda Metro Jaya juga sudah lama KPK terkait permohonan supervisi penanganan perkara kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo.
Permohonan supervisi tertanggal 11 Oktober itu berisi permohonan kepada Pimpinan KPK untuk menugaskan Deputi Bidang Koordinasi serta Supervisi untuk terlibat terlibat dalam penanganan kasus itu.
Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjelaskan salah satu bentuk supervisi adalah pihak KPK akan datang terlibat dalam proses gelar perkara pada area kasus dugaan pemerasan itu.
“Salah satu bentuk supervisi seperti itu, jadi pelibatan dalam rangka koordinasi lalu supervisi, salah satunya adalah dalam bentuk gelar perkara bersama,” katanya, Jumat (13/10).
Red
