Gunung Kidul (06/05/2025) REDAKSI17.COM – Pemda DIY melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (Kemenhut RI) di Rest Area Sekargama, Jatiayu, Karangmojo Gunung Kidul, pada Selasa (06/05). PKS yang ditandatangani terkait penguatan kolaborasi multipihak untuk perhutanan sosial berbasis keistimewaan DIY. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub) DIY, KGPAA Paku Alam X dan Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni.
Hadir pada acara tersebut Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey, Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Veronica Tan dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri. Turut hadir dari perwakilan Global Green Growth Institute (GGGI), Wakil Bupati Gunung Kidul, Joko Parwoto beserta jajaran, para Kepala OPD terkait dan tamu undangan.
Wagub DIY, KGPAA Paku Alam X mengatakan peluncuran proyek kolaborasi multipihak untuk perhutanan sosial di DIY ini merupakan sebuah momentum penting menuju pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan ekologis dan sosial.Perhutanan sosial di DIY dipandang bukan sekadar kebijakan, melainkan strategi nyata untuk menjawab tiga tantangan: kelestarian lingkungan, penguatan ekonomi rakyat, dan tata kelola berbasis nilai.
“DIY telah mendapat izin tetap dan menjadikannya bukan hanya sebagai akses kelola, tetapi alat pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh sejak 2007. Dengan dasar Undang-Undang Keistimewaan DIY, kami menempatkan nilai lokal sebagai pijakan kebijakan. Maka lahirlah pendekatan Wana Tematik berupa model khas DIY yang menggabungkan kearifan lokal, tata ruang, dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan serta ekonomi masyarakat,” terang Sri Paduka.
Sri Paduka menyebut pihaknya memahami, keberhasilan perhutanan sosial tak cukup dengan legalitas. Diperlukan ekosistem pendukung: kelembagaan masyarakat yang kuat, pembiayaan inklusif, akses pasar, serta pendampingan berbasis budaya. Sehingga pihaknya mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, akademi dan mitra internasional.
“Pemerintah sebagai fasilitator, masyarakat sebagai penggerak, dunia usaha sebagai mitra, akademisi sebagai pengarah pengetahuan, dan mitra internasional sebagai jembatan pembelajaran global. Kami memastikan pertemuan hari ini bukan sekadar bentuk simbolik, melainkan pijakan awal perubahan konkret. Semoga kolaborasi ini menjadi teladan bagi upaya membangun masa depan yang berakar lokal dan berjejaring global,” ungkap Sri Paduka.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyampaikan kolaborasi multipihak tersebut diimplementasikan melalui penandatanganan PKS kemitraan investasi pada bentang alam berkelanjutan Indonesia. PKS pertama antara BPDLH dengan GGGI terkait penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan model blended finance untuk memperkuat Perhutanan Sosial. PKS kedua antara Kemenhut dan Pemda DIY untuk memperkuat posisi perhutanan sosial dalam konteks keistimeaan DIY.
“Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melestarikan alam, menjaga keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat. Beliau ingin menjadikan perhutanan sosial sebagai salah satu proyek strategis nasional di Tanah Air. Program perhutanan sosial ini mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan secara maksimal bagi kehidupan mereka,” katanya.
Menhut Juli Antoni juga mengucapkan terima kasih kepada Dubes Inggris di Indonesia yang hadir langsung dalam kegiatan ini. Kondisi perubahan iklim dan pemanasan global dapat dihadapi dengan kolaborasi dan kerja sama yang biak, lebih intens dan masif sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya senang sekali bisa kembali ke DIY hari ini untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian kemitraan antara Inggris dengan Indonesia untuk proyek peningkatan kapasitas masyarakat dan inisiasi model pembiayaan campuran usaha perhutanan sosial,” ucap Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey.
Dubes Dominic Jermey mengatakan inisiatif tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dan memperkuat perhutanan sosial serta memastikan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Mengingat Inggris senantiasa berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan planet bumi yang lebih baik.
“Kami ikut serta untuk bertemu langsung perwakilan kelompok tani wanita yang champion yang ada di Gunung Kidul ini. Mereka malah minta di upgrade soal pengemasan dan penasaran, secara umum lebih untuk pemberdayaan UMKM. Saya memastikan langsung pemberdayaan wanita di sektor kehutanan karena mereka termasuk tulang punggung keberhasilan perhutanan sosial,” imbuh Wamen PPPA, Veronica Tan.
Selain penandatangan dua dokumen PKS, dalam kesempatan tersebut juga dilakukan dialog dengan kelompok wanita tani dan demo pembuatan sambal krecek oleh Menhut Juli Antoni serta Dubes Dominic Jermey, didampingi Sri Paduka dan Wamen PPPA. Kegiatan diakhiri dengan penanaman pohon nangka dan pete oleh Wagub, Menhut, Dubes Inggris, Wamen PPPA, Direktur Utama BPDLH, perwakilan GGGI dan Wabuo Gunung Kidul.
Humas Pemda DIY
