Jakarta,REDAKSI17.COM — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua DPP Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Handi Risza, mengapresiasi langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif impor baru dari Amerika Serikat (AS).
Handi menilai bahwa upaya negosiasi langsung antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan bentuk diplomasi ekonomi yang patut diapresiasi.
“Kita mengapresiasi kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat, bahkan Presiden Prabowo langsung bernegosiasi dengan Presiden Trump,” ujar Handi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/7/2025).
Diketahui, Presiden Trump telah mengumumkan besaran tarif impor sebesar 19% untuk sejumlah barang dari Indonesia yang masuk ke pasar Amerika. Angka ini lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya yang mencapai 32%.
“Penurunan tarif menjadi 19% ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang, di mana AS tidak akan membayar tarif apapun, sementara Indonesia berkewajiban membeli beberapa produk seperti energi, pangan, dan pesawat,” kata Handi.
“Kita berharap tarif ini tidak memperlebar defisit dagang Indonesia,” jelas Handi.
Menurutnya, kebutuhan terhadap produk-produk tersebut tetap tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah bisa menyiasatinya dengan mengalihkan sumber impor dari negara lain ke AS agar neraca perdagangan tetap stabil.
“Artinya, komposisi mitra dagang untuk beberapa transaksi bisa berubah, namun nilai transaksi secara keseluruhan tetap terjaga. Ini tidak akan mengganggu trade surplus kita,” tegasnya.
Lebih jauh, PKS melihat keputusan tarif ini justru membuka peluang ekspor baru bagi Indonesia. Tarif rendah dari AS bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional, yang selama ini menjadi kontributor utama terhadap surplus perdagangan Indonesia.
“Kita berharap tarif yang rendah dari AS akan mendongkrak ekspor kita, yang berpotensi menaikkan trade surplus,” ucap Handi.
“Walaupun ekspor ke AS hanya mewakili 9,9% dari total ekspor Indonesia, tetapi kontribusinya mencapai 45% dari total surplus. Maka penurunan tarif ini harus dianggap sebagai peluang,” tambah Handi.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kinerja ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti nikel hasil hilirisasi, kelapa sawit, dan batu bara. Selain itu, produk-produk lainnya juga dinilai memiliki potensi besar untuk menembus pasar internasional.
“Keputusan tarif ini harus menjadi momentum untuk menata kembali kebijakan industri nasional yang berbasis ekspor, termasuk meningkatkan kualitas produk UMKM. Kita juga harus lebih proaktif membuka pasar-pasar internasional lainnya seperti Eropa, Timur Tengah, dan Afrika,” katanya.
Tak kalah penting, Handi juga mendorong Pemerintah Indonesia agar memperkuat kerja sama dengan negara-negara BRICS serta memperjuangkan peran organisasi multilateral seperti WTO dalam menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih adil dan berimbang.
