Jakarta (13/08/ 2025) REDAKSI17.COM–Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus memacu pembangunan terpadu di kawasan Jawa Selatan melalui penguatan infrastruktur, pertanian, kelautan, dan pariwisata. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat ketahanan pangan, dengan dukungan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan komitmen Pemda DIY untuk memperkuat sektor strategis tersebut dalam Rapat Koordinasi dan Konferensi Pembangunan Infrastruktur DIY-Jawa Tengah Selatan (Jasela) di Gedung Nusantara V MPR/DPD RI, Rabu (13/8).
Sri Sultan memaparkan sektor pertanian masih menjadi pilar penting perekonomian DIY. Pada semester I 2025, sektor ini tumbuh signifikan dengan kontribusi sebesar 10,86% terhadap PDRB DIY dan pertumbuhan 7,8%. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan layanan irigasi teknis, kerusakan jaringan irigasi tersier, keterbatasan air baku di sejumlah wilayah, serta belum adanya pusat perdagangan skala regional Jawa Selatan.
“DIY memerlukan dukungan pemerintah pusat untuk rehabilitasi jaringan irigasi dan embung, pembangunan embung, fasilitas irigasi pertanian, infrastruktur pertanian modern, serta pusat distribusi regional. Kondisi geografis, termasuk dampak sedimen vulkanik Merapi, kerap mengganggu fungsi irigasi,” ungkap Sri Sultan.
Pada sektor kelautan, Sri Sultan menyampaikan kawasan Laut Selatan memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap sebesar 5.300 ton per tahun atau setara Rp138 miliar, serta potensi pasar yang besar dengan angka konsumsi ikan sebesar 35,57 kilogram per kapita pada 2024. Peluang yang dapat dikembangkan antara lain optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng sebagai pusat minapolitan di wilayah selatan Jawa.
Adapun kendalanya meliputi sedimentasi, luas kolam yang terbatas, minimnya kapal besar, kurangnya fasilitas pendukung, aksesibilitas pelabuhan menuju jalan nasional, serta belum adanya industri turunan.
“Kami perlu dukungan pemerintah pusat untuk mendorong pengembangan klaster PPP Sadeng Gunungkidul agar dapat menggerakkan sektor-sektor lainnya. Pengerukan sedimentasi, perluasan kolam pelabuhan, penambahan breakwater, serta pemenuhan sarana prasarana pendukung operasional pelabuhan menjadi hal yang mendesak,” imbuhnya.
Terkait infrastruktur transportasi, Raja Kraton Yogyakarta ini menekankan penyelesaian Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang tinggal menyisakan 5 km dari total 118,39 km, serta pembangunan jalur penghubung utara–selatan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan.
“Jalur utara-selatan yang memenuhi standar sangat diperlukan agar manfaat tol dan JJLS tidak hanya menjadi jalur transit, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tegasnya.
Sri Sultan juga menyoroti pemanfaatan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) yang saat ini belum optimal untuk penerbangan internasional. Ia mengajak pemerintah pusat dan daerah sekitar mengembangkan konsep aerotropolis yang terencana, mencegah tumbuhnya kawasan kumuh, sekaligus menjadikan YIA sebagai pusat pertumbuhan pariwisata dan investasi.
“Kami perlu dukungan pengembangan daya tarik wisata di luar kawasan perkotaan, peningkatan sarana-prasarana amenitas, serta dorongan kerja sama antar daerah dalam pengembangan pola perjalanan wisata. Juga, peningkatan kapasitas dan pemberian stimulus fiskal bagi pengelola wisata berbasis komunitas atau pelaku usaha kecil,” tutur Sri Sultan.
Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas menyampaikan rakor ini menjadi ajang sinkronisasi kebijakan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sesuai RPJMN dan Renstra Pemerintah 2025-2029. Pihaknya mendorong model kebijakan terpadu yang fokus pada pembangunan jalan, jembatan, sarana transportasi, pelabuhan, bendungan, serta penguatan sektor pertanian, maritim, pariwisata, dan kebudayaan.
“Pembangunan infrastruktur harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan dan penguatan sektor strategis daerah. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang tertinggal dari arus kemajuan dan kesejahteraan,” tandasnya.
GKR Hemas juga menekankan pentingnya membangun jaringan kerja sama lintas wilayah melalui pendekatan produktif di sektor maritim, pertanian, dan pariwisata berbasis budaya. DPD RI akan mengawal hasil rapat ini melalui fungsi konstitusional, memberikan pertimbangan kebijakan, dukungan anggaran, serta pengawasan implementasi program.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi inisiatif bersama ini. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, sinkronisasi visi antara pusat dan daerah, integrasi dengan tata ruang nasional, penguatan konektivitas, serta kolaborasi dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
“Pembangunan infrastruktur di DIY dan Jasela harus mampu menutup kesenjangan antarwilayah. Konektivitas darat, laut, dan udara harus terus dibangun. Ini akan mempercepat distribusi hasil produksi, menekan biaya transportasi, dan meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta pelaku UMKM,” jelasnya.
AHY menambahkan keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi antara visi-misi Presiden Prabowo Subianto dengan agenda prioritas pemerintah daerah. Pihaknya juga mendorong pembiayaan kreatif agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN. “Infrastruktur adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rapat Koordinasi ini dihadiri anggota DPD RI, bupati/wali kota se-DIY dan Jasela, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, serta Pangandaran. Forum ini menghasilkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terintegrasi demi pemerataan ekonomi, peningkatan konektivitas, dan penguatan ketahanan pangan nasional di wilayah DIY dan Jasela.
Humas Pemda DIY
