Danurejan,REDAKSI17.COM-Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di wilayahnya.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, saat menjalani sesi wawancara sebagai kandidat peraih Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi DIY di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (26/8/2025).
Sebagai informasi Paritrana Award merupakan penghargaan yang bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang berkomitmen mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dalam paparannya, Hasto menekankan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen penting untuk memberikan perlindungan bagi pekerja formal maupun informal.
Pihaknya menegaskan, Pemkot Yogyakarta terus melakukan berbagai kebijakan strategis dan program nyata agar seluruh tenaga kerja di Kota Yogya mendapatkan hak perlindungan sosial yang layak.
“Bagi kami, keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bentuk kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat pekerja. Pemkot Yogyakarta berkomitmen untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, tidak hanya bagi ASN dan pekerja formal, tetapi juga bagi sektor informal, pelaku UMKM, hingga pekerja rentan,” ujar Hasto.
Salah satu inovasi yang disampaikannya adalah program Gandeng Gendong, yakni kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan media. Melalui program ini, Pemkot tidak hanya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga menyertakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok penerima manfaat.
Hasto mencontohkan, pelaku UMKM binaan Gandeng Gendong maupun pekerja di sektor informal yang tergabung dalam koperasi komunitas telah didorong untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menurutnya sejalan dengan semangat pemerataan perlindungan sosial yang inklusif.
Contoh lainnya yakni dengan menggandeng instansi vertikal seperti Baznas Kota Yogya dan Bank BPD DIY dalam memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada 500 Marbot Masjid di Kota Yogya selama bulan Agustus 2025 hingga Januari 2026.
“Program Gandeng Gendong kami desain tidak hanya untuk penguatan ekonomi warga, tetapi juga sebagai instrumen jaring pengaman sosial. Setiap pelaku UMKM dan pekerja rentan yang kami dampingi diarahkan untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan begitu, mereka terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan penghasilan akibat kondisi tertentu,” jelasnya.
Selain dukungan anggaran, Pemkot Yogyakarta juga menjalin kemitraan erat dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, termasuk dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan perluasan cakupan peserta. Tidak hanya menyasar pekerja formal, Pemkot juga gencar mengedukasi pedagang pasar, pekerja seni, seniman jalanan, hingga relawan kampung.
Menurut Hasto, kesadaran masyarakat menjadi kunci sukses keberlanjutan program ini. Oleh karena itu, Pemkot secara rutin melibatkan RT, RW, kelurahan, hingga komunitas dalam kampanye pentingnya jaminan sosial.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu ada gotong royong, partisipasi, dan kolaborasi. Karena itu, kami selalu menggandeng komunitas, dunia usaha, dan lembaga keuangan agar perlindungan sosial benar-benar bisa menjangkau semua lapisan masyarakat pekerja,” ungkapnya.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Pemkot Yogyakarta menargetkan peningkatan signifikan dalam coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2025.
Melalui momen ini, Hasto menilai bahwa proses wawancara bukan sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi ajang refleksi dan evaluasi bagi Pemkot Yogyakarta dalam memperkuat program perlindungan sosial ketenagakerjaan.
“Apapun hasilnya nanti, bagi kami yang terpenting adalah bagaimana Pemkot Yogyakarta tetap konsisten memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja. Kebermanfaatan program ini bagi warga adalah tujuan utama,” pungkas Hasto.
Sementara itu Penjabat Sekda DIY Aria Nugrahadi menjelaskan sesi wawancara ini adalah bagian penting dari proses penghargaan Paritrana Award untuk memastikan bahwa para pemenang benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui jaminan sosial ketenagakerjaan di DIY.
“Sesi ini untuk menilai secara mendalam kinerja kandidat dalam mendukung dan melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Dalam sesi ini juga melibatkan tim penilai dari berbagai kalangan, seperti BPJS Ketenagakerjaan, akademisi, dan serikat pekerja.
