Jakarta,REDAKSI17.COM – Pandemi covid-19 masih menyisakan cerita menarik. Terutama saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kapan pandemi akan berakhir kemudian batas waktu pelonggaran defisit anggaran pendapatan lalu belanja negara (APBN).
Saat itu Sri Mulyani mengaku banyak mendapat pertanyaan dan juga juga kritikan, ketika pelonggaran defisit cuma dilaksanakan selama 3 tahun. Salah satunya dari agensi pemeringkat utang global. Sementara tidaklah ada ada yang digunakan mana tahu kapan pandemi akan berakhir.
“Banyak rating agency menanyakan ke saya: Sri Mulyani how do you know that the pandemi is going to over with in 3 years, saya mengatakan do you know? no i don’t, well the same with me, i also don’t know,” kata Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum pada dalam Universitas Diponegoro kemudian Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, dikutip Sabtu (28/10/2023).
“So why you desain the budget is only allowing to deficit above 3 percent of GDP only for 3 years?,” cerita Sri Mulyani.
Ia pun memberikan penjelasan mengapa memberikan jangka waktu defisit APBN harus kembali dalam area bawah 3% dalam tiga tahun setelah munculnya Pandemi Covid-19 serta juga pada saat berbagai negara defisit APBN nya masih terus tinggi diiringi dengan tingkat utang yang tersebut dimaksud tinggi.
Salah satunya ialah oleh sebab itu kekhawatirannya terhadap risiko negatif pelebaran defisit berjangka panjang yang hal itu dapat menyebabkan negara terlena untuk terus berutang juga juga pada akhirnya kesulitan untuk memulihkan defisit APBN nya oleh sebab itu beban bunga utangnya yang juga berpotensi terus tinggi menekan ruang fiskal.
“Saya mengatakan pengalaman banyak negara, many countries experience once kamu menyingkap deficitinya, allowing tidaklah ada batasnya, itu terjadi addict, enak defisit itu, sekalipun kalian suka maki-maki, enggak suka utang, tapi negara itu senang sekali, sebab itu the easiest way,” tegas Sri Mulyani.
Kondisi ini pun menurutnya telah dilakukan dikerjakan menghasilkan banyak negara Amerika Latin pulih dari beban utang sejak periode 1980-1990 hingga sekarang menghadapi kondisi krisis utang. Permasalahan krisis utang pun saat ini merambah ke negara-negara Afrika hingga 60 negara berpendapatan menengah lainnya.
“Dan banyak middle income sekarang 60 negara dalam kondisi vulnerable utangnya. Jadi saya mengatakan, we are going to just giving three years to give the sense of this discipline, we have to return back kepada apa yang mana digunakan disebut disiplin fiskal,” tutur Sri Mulyani.
Patokan defisit yang dimaksud tidaklah lebih tinggi banyak dari 3% serta rasio utang maksimal 60% dari PDB ini ia sebut diadopsi dari Maastricht Agreement dalam Uni Eropa yang dimaksud digunakan terbukti mampu menjaga dunia usaha negara-negara anggotanya tidak ada ada tertekan krisis utang dengan ukuran-ukuran tersebut.
“Tapi merek sudah lebih besar banyak dari 60%, dia defisitnya dalam atas 3%, jadi negara-negara itu yang dimaksud digunakan tadinya disiplin sekarang enggak. Jadinya perekonomian lalu keuangan negaranya sekarang dalam situasi yang dimaksud tak baik,” tutur Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pada 2020 tatkala defisit APBN menyentuh level 6,1%, tingkat rasio utang Indonesia terhadap PDB sudah sempat tembus ke level 41%. Namun, sekarang dengan defisit APBN per 31 Agustus 2023 pada area level 2,84% PDB, rasio utang terhadap PDB menjadi tersisa 37,84% atau senilai Rp 7.870,35 triliun.
