Jakarta,REDAKSI17.COM – Pimpinan DPR RI menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas berbagai kekurangan dan kekeliruan lembaga dalam menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Permintaan maaf ini disampaikan menyusul aksi mahasiswa beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa momentum ini akan dijadikan bahan evaluasi dan titik awal reformasi DPR ke depan.
“Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh,” ujar Dasco usai pertemuan Pimpinan DPR RI dengan perwakilan mahasiswa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan tujuan menghadirkan lembaga legislatif yang lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya publik.
Selain evaluasi internal, DPR juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah untuk menindaklanjuti sejumlah isu strategis, mulai dari pembentukan tim investigasi kerusuhan hingga perumusan kebijakan fiskal.
Sebagai langkah konkret, DPR memutuskan untuk mengevaluasi tunjangan anggota dewan, termasuk penghentian tunjangan tertentu per 31 Agustus 2025. DPR juga menetapkan moratorium perjalanan dinas luar negeri serta efisiensi kunjungan kerja dalam negeri.
Tak hanya itu, DPR membuka ruang partisipasi publik, termasuk mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, dalam proses evaluasi.
“Kritik dan masukan masyarakat adalah bagian penting dari reformasi DPR. Kami akan memastikan setiap aspirasi tersampaikan secara langsung maupun melalui jalur institusional,” pungkas Dasco.
