Hal itu terungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Jawa Tengah, Abdul Aziz, saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp, Rabu 10 September 2025.
“Ini muktamar darurat, muktamar yang punya posisi sangat emergency pascatidak lolosnya PPP di Pemilu 2024. Oleh karenanya maka kami berharap seluruh elite, seluruh kader, di semua tingkatan betul-betul serius berpikir dalam muktamar ini,” ungkap Aziz.
Aziz menuturkan, Muktamar ke-10 ini bisa menata atau merombak PPP secara menyeluruh.
“Seriusnya ke mana? Ya ke arah agar terjadi reformasi atau perombakan yang menyeluruh di dalam penataan berorganisasi di PPP ini. Yang kami maksud reformasi menyeluruh atau reformasi total ya,” tegas dia.
Hal itu berkaitan dengan nama-nama calon ketua umum (ketum) PPP yang saat ini tengah diisukan jelang berlangsungnya Muktamar.
Saat disinggung nama calon ketum yang DPW PPP Jawa Tengah usulkan, Aziz justru menyebut pihaknya tidak akan mengajukan nama tertentu. Menurutnya, arah muktamar kali ini bukan soal figur, melainkan pembentukan lembaga baru bernama Majelis A’la.
“Kami tidak memilih ketua umum, jadi kami memilih sebuah lembaga baru yang punya kewenangan tertinggi bernama Majelis A’la. Jumlahnya kemarin memang usulannya 99,” kata Aziz.
Ia menekankan, semakin banyak anggota Majelis A’la maka semakin luas partisipasi elite dalam pengambilan keputusan strategis.
“Semakin banyak semakin berjamaah. Itu yang kemudian berwenang menetapkan ketum dan sekjen DPP, menetapkan pimpinan mahkamah partai, hingga menetapkan ketua dan sekretaris Majelis Syariah Partai,” tegasnya.
Ramai nama calon ketum beredar, DPW PPP Jateng tak ingin sumbang usulan nama, ini alasannya
Aziz menyebut, DPW PPP Jawa Tengah tidak ingin terseret pada pusaran bursa calon ketum yang kini ramai jadi perbincangan.
Kendati begitu, nama-nama seperti Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono, Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi, hingga Wagub Jawa Tengah sekaligus putra Mbah Maimoen Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mencuat dalam perbincangan jelang muktamar
“Kebetulan Jawa Tengah kemarin Rembang dan Pati itu mengajukan konsep baru dalam momentum Muktamar ke-10 PPP ini. Konsep baru itu untuk menghindari munculnya kontestasi pilihan langsung antarcalon ketua umum, karena mudaratnya selama ini dianggap lebih banyak,” jelasnya.
Menurut Aziz, usulan tersebut menegaskan agar Muktamar ke-10 berfokus memilih lembaga Majelis A’la sebagai pemegang kewenangan tertinggi partai.
“Majelis A’la itu yang punya tugas menyusun kepemimpinan partai di tingkat pusat. Nantinya tetap ada struktur pimpinan tinggi di DPP, mulai dari ketua umum, majelis syariah, majelis pertimbangan, hingga majelis bakar,” katanya.
Saat menanggapi soal sejumlah nama yang sudah beredar di bursa calon ketum, Aziz enggan menanggapi.
“Kalau soal itu, kami tidak lagi merespons. Kita tidak berpikir tentang bursa calon ketua umum, tapi tentang pentingnya kolektivitas dan kebersamaan di muktamar ini,” tegasnya.
Tiga minggu jelang Muktamar, Aziz akui DPC dan DPW PPP di Jateng belum terima surat undangan
Meskipun kabarnya pelaksanaan Muktamar ke-10 akan berlangsung 27-29 September, Aziz mengaku DPC dan DPW PPP di Jawa Tengah tak kunjung menerima surat undangan.
“Konon akan berlangsung tanggal 27–29 September, berarti kan kurang tiga minggu lagi. Sampai detik ini surat undangan pelaksanaan muktamar itu belum DPC dan DPW terima. Itu patut kita pertanyakan dan kita kritik,” tegasnya.
Aziz menambahkan, surat yang sejauh ini diterima hanya berupa imbauan agar DPW dan DPC segera menggelar Muskerwil dan Muskercab.
Namun, untuk undangan muktamar, ia menilai keterlambatan ini bisa menimbulkan kebingungan di tingkat daerah.
“Kalau Jawa Tengah kebetulan belum menggelar Muskerwil. Mungkin dalam waktu dekat akan ada, kemarin juga sudah ada rembug-rembug begitu,” pungkas Aziz. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
