Yogyakarta (26/09/2025) REDAKSI17.COM – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Pemda DIY kembali menjadi yang tertinggi secara nasional dengan skor 89,25. Prestasi ini diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada kamis (25/09).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Lilik Andi Aryanto secara langsung menerima penghargaan mewakili Pemda DIY. Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolkam RI. Dalam penjelasannya, Lilik mengatakan, nilai IDI DIY pada prestasi tahun ini naik 5,37 poin dari tahun sebelumnya, yaitu 83,88.
“DIY kembali menempati posisi pertama IDI secara nasional. Hal ini menegaskan bahwa DIY berhasil menjaga dan memperkuat iklim demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berlandaskan hukum,” ungkapnya.
Lilik menegaskan, capaian ini merupakan pencapaian sekaligus tantangan. Pencapaian karena DIY berhasil menunjukkan kualitas demokrasi yang tinggi di tingkat lokal, sementara menjadi tantangan karena konsistensi dan kualitas terus harus terus dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang.
“Capaian ini merupakan kerja bersama Pemda DIY dengan BPS DIY dan Tim Kelompok Kerja IDI DIY. Karenanya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam capaian nilai IDI ini, termasuk kepada seluruh masyarakat DIY,” paparnya.
Lilik berharap, kualitas demokrasi di DIY dapat terus meningkat pada periode mendatang. Bahkan ia berharap kualitas tersebut tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dalam praktik demokrasi yang hidup, berpihak pada rakyat, serta selaras dengan nilai-nilai lokalitas dan kearifan budaya DIY.
“Peningkatan IDI DIY tidak terlepas dari praktik demokrasi yang tumbuh sejalan dengan kultur masyarakat Yogyakarta. Ruang-ruang kebebasan sipil telah dijamin melalui kebebasan berpendapat, peran media, serta ruang dialog yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan kritik secara konstruktif. Inilah yang menjadi kekuatan demokrasi di DIY,” imbuhnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinator Politik Dalam Negeri Kemenkopolkam RI, Mayjen TNI Heri Wiranto dalam sambutannya menyampaikan, Indonesia sebagai negara demokrasi yang multikultural, multietnik dan multi religius memiliki kekhasan tersendiri, yang tidak bisa disamakan dalam pengukuran demokrasi dengan negara-negara lain di dunia. Pemerintah pusat pun sangat mendukung dan menjunjung tinggi upaya memperkokoh demokrasi di Indonesia sesuai cita-cita pembangunan nasional.
“Untuk itu, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama menciptakan kultur demokrasi yang damai dan berkualitas, sejalan dengan akar budaya dan nilai-nilai kebhinekaan yang kita miliki. Dan kami selalu memastikan terjalin sinergitas dan sinkronisasi kebijakan, baik di pusat maupun daerah dalam mencapai target-target pembangunan memperkokoh demokrasi melalui optimalisasi IDI secara berkelanjutan,” paparnya.
Heri mengatakan, IDI menjadi satu dari setidaknya tiga pengukuran indeks demokrasi pada lembaga-lembaga di Indonesia. Untuk IDI, kaidah-kaidah demokrasi yang menjadi fokus utamanya, meliputi aspek Kebebasan Sipil, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.
“Kami ingin menekankan bahwa Pemerintah Pusat mendorong penuh adanya upaya memperkokoh demokrasi, khususnya melalui optimalisasi capaian IDI. Sehingga kami membutuhkan kerjasama seluruh pihak untuk secara berkesinambungan berupaya mencapai target-target pembangunan demokrasi di tahun-tahun mendatang,” tuturnya.
Sebagai informasi, IDI merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat provinsi berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Skor IDI berkisar dari 0 hingga 100 dengan kategori rendah (0-60), sedang (60-80) dan tinggi (80-100).
HUMAS DIY
