JAKARTA,REDAKSI17.COM – Keresahan petambak udang nasional terhadap berjalannya industri dan usaha petambak lokal bulan Oktober ini mencapai puncaknya. FDA Amerika memberikan Red Line atau garis merah sampai 31 oktober untuk menyelesaikan kasus terpaparnya radiasi Cesium-137 pada kasus di Cikande.
“Sejak kasus ini muncul di media, saya langsung gerak cepat. Dalam Raker APBN 2026 bersama KKP bulan September sudah saya nyatakan dan advokasi kepada KKP agar fokus dan cepat dalam menangani kasus ekspor ini” papar Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan yang juga Anggita Komisi IV DPR RI Riyono Caping.
Menurut Riyono, KKP harus bergerak cepat karena ekspor udang nasional ke Amerika merupakan komoditi besar yang hampir 66 -70% produksi udang nasional ekspor ke Amerika. Jika tidak tepat dan cepat maka akan sangat merugikan petambak dan industri perikanan nasional kita saat ini.
“Pasca rapat dengan KKP maka saya bergerak ke Pantura untuk memantau dan memastikan bahwa udang petambak aman di konsumsi dan layak ekspor. Saya bertemu Serikat Petambak Pantura Indonesia di Pemalang, diskusi dan mendengarkan aspirasi keluhan petambak terbesar di Pantura Jawa. Ada 50-an petambak yang aktif dengan kapasitas per bulan bisa 500 ton” tambah Aleg DPR RI dapil Jatim 7 ini.
Pada tanggal 2 Oktober 2025, Riyono membawa pengurus SPPI bertandang ke Dirjen PDS di KKP untuk audiensi dan mencari jalan keluar persoalan industri udang mulai dari kasus Cikande sampai harga udang yang cenderung turun saat ini.
“KKP dan saya sebagai anggota komisi IV fokus kepada upaya solusi serta keberlangsungan industri udang dan nasib petambak kita. Ada 1 juta pekerja yang terlibat dalam usaha ini secara nasional,” tambah Riyono.
Tidak berhenti di kalangan pelaku budidaya udang, Riyono juga mendapat keluhan dan masukan dari pengurus pusat SCI (Shrimp Club Indonesia) terkait kondisi pengusaha nasional udang.
“Pada tanggal 7 Oktober pukul 18.30 – 19.30 saya adakan zoom dengan Pengurus Pusat SCI untuk mencari jalan keluar kondisi ekpsor yang saat ini sedang berhenti karena ada syarat CE (Certiying Entity) dari FDA Amerika” jelas Riyono
Akhirnya untuk terus melakukan percepatan dan advokasi kepada semua petambak nasional Riyono mengajak SCI pusat untuk audiensi dengan Dirjen PDS pada tanggal 9 Oktober 2025.
“Advokasi ini berlanjut sampai ke KKP dan Alhamdulillah dalam audiensi tersebut temen-temen SCI meminta percepatan agenda menuju 31 Oktober 2025 agar selesai semua urusan dengan FDA Amerika. Bahkan di ujung audiensi, Dirjen PDS memastikan penerbitan CE akan di lakukan oleh badan mutu KKP, sebelumnya masih belum jelas,” papar Riyono.
