Jakarta,REDAKSI17.COM – Divisi Humas Polri menghadiri pembukaan Pameran Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025). Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas badan publik di era digital.
Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro ini, dihadiri Kabag Yaninfodok Biro PID Divhumas Polri, KBP Komang Suartana, dan Pamin Subbag Dokliput Bag Proddok Biro PID Divhumas Polri, IPDA Wobsi Prawira. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari 48 kementerian, 47 lembaga negara, 29 lembaga non-struktural, 38 pemerintah provinsi, 63 BUMN, 150 perguruan tinggi negeri, dan sembilan partai politik.
Dalam sambutannya, Donny Yoesgiantoro menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pameran pertama keterbukaan informasi publik di Indonesia yang mengusung tema “Membangun Akses Informasi untuk Kemandirian Indonesia dan Berdaya Saing Global.”
“Keterbukaan informasi adalah nafas kehidupan demokrasi. Melalui kegiatan ini, publik dapat melihat inovasi badan publik dalam menyebarkan informasi secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Donny menegaskan, pameran ini menjadi wadah kolaborasi antara Komisi Informasi, badan publik, dan masyarakat untuk memperkuat partisipasi publik dalam kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi Digital, Dr. Ismail, menekankan pentingnya digitalisasi sebagai pendorong keterbukaan informasi di era modern.
“KIP harus mampu menjamin keterbukaan informasi menjadi praktik nyata, bukan sekadar jargon. Dari keterbukaan lahir kepercayaan, kemandirian, dan daya saing global,” tegasnya.
Selain itu, Ismail juga menyoroti kebijakan Asta Cita Presiden yang menempatkan digitalisasi sebagai fondasi pembangunan nasional melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan layanan publik yang efisien dan transparan.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Lemhannas, H. TB. Ace Hasan Syadzily, menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi keniscayaan di tengah disrupsi teknologi global.
“Teknologi kini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membentuk opini publik. Karena itu, literasi digital kebangsaan dan filterisasi informasi menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Lebih jauh, Ace juga mengingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan baru dalam penyebaran hoaks, sehingga setiap badan publik harus adaptif dan inovatif dalam menjaga transparansi dan akurasi informasi.
Pameran yang diikuti puluhan kementerian dan lembaga ini menjadi ruang sinergi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya keterbukaan yang sehat, tangguh, dan berdaya saing di tingkat global.
