Tapi sejauh ini belum diikuti dengan Musyawarah Wilayah (Muswil) di tingkat DPW. Termasuk wilayah NTB.
Nah, teka teki terkait pelaksanaan Muswil masih menunggu Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan digelar dalam waktu dekat.
“DPP belum tentukan waktu muswil. Tunggu Mukernas dulu,” kata Ketua DPW PPP NTB H Muzihir.
Disampaikan, Mukernas PPP sangat penting. Sebab DPP juga akan menetapkan daftar pengurus yang lebih lengkap dengan majelis partai dan mahkamah partai.
Saat ini, Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas baru mengesahkan enam pengurus saja.
Terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris jenderal (sekjen) dan bendahara. “Dalam Mukernas nanti akan ditetapkan susunan pengurus yang lebih lengkap,” ujar Muzihir.
Melalui forum Mukernas akan melahirkan berbagai macam keputusan yang disepakati bersama.
Termasuk keputusan penting soal petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) peraturan organisasi (PO) terkait muswil.
Ini sebagai panduan DPW PPP dalam melakukan muswil di daerah
Sekretaris DPW PPP NTB Mohammad Akri mengatakan saat ini tidak ada lagi kubu-kubuan di daerah. Saat ini semua pihak dalam posisi arahan dari DPP PPP.
“Kami satu komando dengan garis kebijakan DPP. Termasuk soal muswil ini. Kita tunggu arahan pusat,” ujar Akri.
Sebelumnya, Muzihir dan Akri sempat berseteru usai Muktamar PPP pada 27-29 September lalu.
Penyebabnya, Muzihir merasa kecewa karena Mohammad Akri sebagai sekretaris wilayah membelot dengan memilih Agus Suparmanto. Padahal DPW PPP NTB sudah sepakat mendukung Muhamad Mardiono sebagai ketua umum.
Muzihir menuding bahwa Akri enggan melakukan muswil secepatnya karena terkait dengan jabatan sebagai sekretaris wilayah yang terancam hilang.
