Yogyakarta (21/10/2025) REDAKSI17.COM – DIY turut menjadi bagian dalam Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800.000 Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (21/10). Dipimpin Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, DIY secara daring mengikuti pelaksanaan akad massal serentak yang diikuti oleh 38 provinsi se-Indonesia tersebut, dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Kegiatan ini merupakan momentum strategis untuk memperluas jangkauan KUR sebagai instrumen pembiayaan unggulan pemerintah, yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan kapasitas usaha pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Akad Massal KUR ini dirancang sebagai simbol sinergi nasional antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM dalam mempercepat pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan melibatkan 800.000 pelaku UMKM dari berbagai daerah secara serentak, kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses permodalan dan memperkuat sistem ekonomi kerakyatan.
Menyampaikan arahan dari Surabaya, Jawa Timur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah menargetkan penyaluran KUR nasional tahun ini mencapai Rp300 triliun. KUR dinilai menjadi instrumen penting dalam menciptakan lapangan kerja baru.
Menurut Airlangga, saat ini pinjaman KUR pun sudah disesuaikan untuk kebutuhan usaha. Contohnya, modal untuk calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). “Calon Pekerja Migran Indonesia itu ada kebutuhan untuk pendidikan, ada kebutuhan untuk belajar bahasa. Itu sebetulnya seluruhnya bisa dibiayai oleh Kredit Usaha Rakyat,” ujar Airlangga.
Dikatakan Airlangga, kredit untuk pabrik yang mempekerjakan banyak tenaga kerja atau kredit untuk padat karya, baik itu industri tekstil, industri sepatu, industri kulit, ini pun terus didorong oleh pemerintah. “Ini termasuk kredit investasi yang dananya juga disediakan sampai dengan Rp20 triliun,” kata Airlangga.
Kemudian, kredit untuk petani tebu rakyat menanam tebu juga bisa diberikan kredit berulang-ulang. “Jadi kita bisa menjaga rendemen tebu yang rendemennya tinggi sehingga untuk tanam tebu juga kami berikan fasilitas,” ucap Airlangga.
Yang terbaru adalah Kredit untuk Program Perumahan (KPP). KPP ini diluncurkan untuk kredit perumahan, di mana pemerintah menyediakan anggaran KPP on top Rp130 triliun, dengan rincian Rp113 triliun untuk supply side para pengusaha atau para kontraktor yang UMKM, sehingga mampu mendorong pembangunan rumah. “Kita sediakan kepada kontraktor yang UMKM. Jadi ini untuk mendorong UMKM juga,” imbuh Airlangga.
Dengan diluncurkannya program KPP ini, Airlangga berharap, semakin banyak pembangunan, baik itu pembangunan rumah baru maupun renovasi. “Bapak/Ibu juga bisa menarik kredit untuk renovasi. Jumlahnya pun telah dipersiapkan dengan plafon yang besar. Khusus renovasi dan juga perbaikan, itu sekitar Rp17 triliun dari segi demand. Kepada calon penerima, saya mohon dan saya harapkan agar pinjaman yang dibantu oleh pemerintah dengan cicilan bunga maksimal 6% ini harapannya bisa mendorong ekonomi di rumah tangga Bapak dan Ibu,” jelas Airlangga.
Sementara itu, Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman melaporkan, akad massal yang dilakukan kali ini memiliki nilai yang bervariasi, dari kurang lebih Rp10 juta sampai kurang lebih sekitar Rp1 miliar. Namun, rata-rata dominannya di angka kurang lebih Rp10 juta sampai Rp100 juta.
Maman pun menyebut, selama pengadaan KUR dari tahun 2020, kredit pengalokasian KUR yang sebesar kurang lebih Rp300 triliun dialokasikan, belum pernah mencapai angka 60% untuk alokasi KUR produksi. Di tahun 2025 ini, pihaknya pun untuk pertama kalinya berhasil mengalokasikan KUR di sektor produksi mencapai 60%.
“Dengan semangat mendorong kolaborasi, per hari ini, inilah pencapaian kita pertama kali. Di tahun 2020, alokasi KUR ke sektor produksi hanya mampu di 57%. Lalu di tahun 2021, kita hanya mampu di 55%. Di tahun 2022, sebesar 56%. Di tahun 2023, sebanyak 56%, dan di tahun 2024 terakhir mulai beranjak di 57%. Tahun ini kita berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh bank penyalur, kepada seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kita sudah mencapai 60% ke sektor produksi,” papar Maman.
Pihaknya pun ditugaskan dengan target alokasi KUR 2025 kurang lebih sekitar 300 triliun, lalu target debitur baru sebanyak 2,24 juta debitur, target debitur graduasi sebesar 1,17 debitur, dan target sektor produksi sebanyak 60% penyaluran.
Maman menuturkan, angka 60% ini penting, lantaran salah satu indikator mengukur kualitas pendistribusian KUR diukur dari angka 60% ini ke sektor produksi. Diakui Maman, selama ini alokasi KUR pendistribusiannya banyak ke sektor konsumtif yang pada akhirnya ekonomi multiplier effect kurang bergerak.
“Mudah-mudahan dengan angka 60% ini ke sektor produksi, ekonomi di daerah, ekonomi di Sabang maupun di daerah-daerah wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua ini bisa bergerak, karena 60% dari 300 triliun kita alokasikan ke sektor produksi yang tentunya mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak,” tutur Maman.
Dari total penyaluran 3,7 juta debitur yang berhasil dicapai pada tahun 2025, apabila di rata-ratakan, berdasarkan data BRIN, penyerapan tenaga kerja kurang lebih di dalam satu entitas pengusaha UMKM bisa menyerap kurang lebih 2-3 orang tenaga kerja. “Artinya, melalui program KUR ini, secara rata-rata kita mendorong penyerapan tenaga kerja dari kurang lebih angka 6 juta sampai 9 juta pekerja di seluruh Indonesia,” pungkas Maman.
Dari Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sekda DIY bersama Dirut Bank BPD DIY Santoso Rohmad menyaksikan simbolis penandatanganan akad massal KUR oleh perwakilan 6 debitur KUR. Diantaranya, yaitu Debitur Bank BPD DIY KUR Alsintan, Debitur Bank BPD DIY Program KUR Reguler, Debitur Bank BRI, Debitur Bank BNI, Debitur Bank Mandiri, Debitur Bank BPD DIY Program Kredit Perumahan.
Dalam pelaksanaannya di DIY, Kementerian UMKM menunjuk Bank BPD DIY sebagai Co-Host Daerah yang bertugas mengkoordinasikan calon penerima KUR di wilayah DIY sebanyak 1.000 pelaku UMKM. Ditemui usai kegiatan yang dihadiri oleh 200 UMKM perwakilan calon penerima KUR di wilayah DIY ini, Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad, mengutarakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk menggerakkan perekonomian melalui dukungan kepada usaha rakyat, baik formal maupun nonformal, termasuk usaha rumahan.
“Harapan kita, UMKM bisa naik kelas didukung dengan adanya Si Bakul dan pendampingan KUR. Dari sini kita kurasi lagi untuk dikembangkan, termasuk sektor kredit perumahan bersubsidi. Karena perekonomian saat ini perlu didorong agar tumbuh lebih cepat menuju target pemerintah sebesar 7 persen,” papar Santoso.
Humas Pemda DIY
