JAKARTA,REDAKSI17.COM – Langkah-langkah yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanah rakyat menunjukkan arah penataan yang sistematis dan berlandaskan falsafah serta ideologi bangsa. Kebijakan pemerintah saat ini bukan sekadar administrasi teknis, tetapi merupakan bagian dari pembaruan mendasar terhadap sistem pengelolaan negara. Hal tersebut menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham.
“Langkah Presiden Prabowo sangat jelas. Beliau melakukan penataan menyeluruh berdasarkan nilai-nilai falsafah dan ideologi bangsa asas kekeluargaan, gotong royong, nasionalisme, dan keadilan sosial,” kata Idrus di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Menurut dia, langkah awal pemerintah adalah memantapkan kembali nilai dasar pembangunan nasional agar sejalan dengan empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Selanjutnya, pemerintah melakukan evaluasi serta pembongkaran terhadap praktik lama yang tidak mencerminkan nilai ideologis bangsa dan kerap hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Pak Prabowo tegas. Beliau tidak ragu membongkar sistem lama yang tidak berpihak kepada rakyat. Termasuk di sektor energi dan sumber daya alam, di mana banyak kebijakan selama ini tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak,” tuturnya.
Langkah itu terlihat dalam kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia. Dalam beberapa bulan terakhir, Bahlil mempercepat reformasi tata kelola tambang dan energi dengan memberi akses lebih besar kepada UMKM, koperasi, serta masyarakat daerah. “Golkar menilai kebijakan Pak Bahlil sangat inovatif dan memihak rakyat. Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati segelintir elite, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama,” imbuhnya.
Data Badan Geologi 2025 menunjukkan pemerintah telah memperbarui Neraca Sumber Daya Mineral dan Batubara Indonesia untuk 29 komoditas utama, termasuk nikel, tembaga, emas, dan bauksit. Langkah ini menjadi bentuk transparansi dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam nasional. Sementara itu, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, sebagian besar didorong oleh hilirisasi tambang dan perluasan peran UMKM di sektor energi.
Kebijakan pembaruan struktural tersebut sejalan dengan gagasan tiga ekonom yang baru saja memenangkan Hadiah Nobel Ekonomi 2025 — Joel Mokyr, Philippe Aghion, dan Peter Howitt. Ketiganya dianugerahi penghargaan bergengsi itu atas teori mereka mengenai “pertumbuhan berkelanjutan melalui penghancuran kreatif” (creative destruction).
“Pertumbuhan ekonomi sejati datang dari inovasi yang menggantikan sistem lama dengan cara baru yang lebih efisien. Namun, penghancuran kreatif hanya bisa berhasil jika ada kebijakan publik yang adil dan inklusif,” ujar Philippe Aghion dalam konferensi pers di Stockholm. Sementara Peter Howitt menambahkan bahwa inovasi bukan sekadar teknologi, melainkan perubahan cara berpikir, cara memproduksi, dan cara mendistribusikan hasil kemajuan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Joel Mokyr menegaskan pentingnya institusi dan nilai-nilai budaya yang mendukung inovasi. “Kita belajar dari sejarah bahwa kemajuan ekonomi tidak hanya bergantung pada mesin atau modal, tetapi juga pada sistem nilai yang memberi ruang bagi eksperimen dan perbaikan berkelanjutan,” katanya. Teori yang diusung ketiga ekonom ini dinilai memiliki resonansi kuat dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo.
Idrus menilai, langkah membongkar sistem lama yang tertutup dan menggantinya dengan struktur baru yang memberi ruang partisipasi luas kepada rakyat adalah bentuk nyata dari penghancuran kreatif di ranah kebijakan publik. “Kalau dalam bahasa ekonomi mereka disebut creative destruction, dalam bahasa politik dan ideologi bangsa kita itu penataan ulang nilai dan struktur agar berpihak kepada rakyat. Ini bukan destruksi, tapi rekonstruksi nilai,” ujar Idrus.
Lebih lanjut Idrus mengatakan, perubahan besar ini membutuhkan waktu, komunikasi publik yang efektif, dan bukti nyata di lapangan. “Penataan besar tidak bisa instan. Ini bukan sulap, tapi proses yang membutuhkan dukungan dan partisipasi semua pihak,” jelasnya. Dia pun menegaskan komitmen partainya. “Golkar siap di garis terdepan mendukung agenda reformasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Kami memastikan arah pembangunan tetap berlandaskan ideologi bangsa dan menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh warga,” pungkasnya.
