Pengesahan RUU itu sempat memicu kericuhan dikarenakan perbedaan pendapat. Hingga akhirnya disahkan dikarenakan dukungan dari 226 anggota DPR, sementara 196 orang menolak.
Dua anggota dari Partai Republik menolak RUU ini, sementara 12 anggota dari Partai Demokrat justru mendukungnya. RUU pertama yang dimaksud diinisiasi oleh Ketua DPR AS yang dimaksud baru, Mike Johnson, mendapat mengkritik dari Senat oleh sebab itu dianggap berpotensi menimbulkan defisit.
Pemimpin Senat Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut RUU ini sebagai “proposal yang digunakan sangat cacat” juga menyatakan bahwa pihaknya tidak ada akan pernah menyetujuinya.
Menurut dia, RUU ini tidak ada mencakup bantuan untuk Ukraina dan juga berpotensi memotong dana untuk Internal Revenue Service (IRS), lembaga pengumpulan pajak kemudian penetapan hukum pendapatan dalam negeri Washington.
Dalam RUU ini, AS akan memberikan bantuan sebesar US$14,3 miliar atau setara Rp226 triliun kepada Israel. Dana ini akan diambil dari pendanaan untuk IRS.
Menurut Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO) yang mana dikutip via CNN, proposal untuk mengimbangi bantuan ke Israel dengan memotong dana IRS ini akan meningkatkan defisit anggaran juga menghilangkan pendapatan sebesar US$26,8 miliar atau setara Rp424 triliun selama 10 tahun.
Bantuan untuk Israel, menurut Demokrat, seharusnya tidak ada tergantung pada pemotongan dana. Demokrat menyebut proposal ini sebagai lelucon.
“Dan Anda pasti pernah mendengar saya mengatakan bahwa AS ingin memasangkan keamanan perbatasan dengan Ukraina. Jika kita mengurus perbatasan di dalam Ukraina, kita juga perlu menjaga perbatasan Amerika,” sebut perwakilan Demokrat.
