KENDARI,REDAKSI17.COM — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut partai politik harus kembali menjalankan perannya melahirkan pemimpin yang negarawan, bukan sekadar politisi. Menurutnya, sebagaimana para pendiri bangsa yang lahir dari partai politik, kini saatnya partai politik di era reformasi mengulangi sejarah dengan berkontribusi melahirkan negarawan demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Hidayat menyampaikan hal tersebut dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara bertema “Kepemimpinan Negarawan” yang diselenggarakan MPR RI bekerja sama dengan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Sabtu (25/10/2025). Hadir pula Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa, anggota DPRD Sultra Muhammad Poly, dan Ketua DPW PKS Sultra Syafriel Haeba.
Dalam paparannya, HNW menjelaskan bahwa menurut UUD NRI Tahun 1945, jalur partai politik merupakan pintu utama untuk melahirkan pemimpin nasional di eksekutif maupun legislatif. Karena itu, partai politik memiliki tanggung jawab besar menyiapkan calon-calon pemimpin yang memiliki jiwa negarawan.
“Seringkali partai politik melupakan sejarah keberhasilannya menghadirkan negarawan, padahal para pendiri bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, Mohammad Natsir, hingga Syafruddin Prawiranegara adalah politisi sekaligus negarawan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dikotomi antara “politisi” dan “negarawan” adalah pandangan keliru. HNW menilai banyak politisi yang justru menunjukkan sikap kenegarawanan, seperti ketika Mohammad Natsir menginisiasi Mosi Integral untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan, atau Syafruddin Prawiranegara yang memimpin PDRI untuk menyelamatkan Indonesia di masa agresi Belanda.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS ini menegaskan, warisan kenegarawanan itu harus terus dilanjutkan oleh partai politik, termasuk PKS.
“Menjadi negarawan dari partai politik itu bisa, dimungkinkan, dan diharapkan. Partai politik harus melahirkan, mempersiapkan, dan memilih kader-kader negarawan agar kepercayaan rakyat terhadap partai dan demokrasi tetap terjaga, serta cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud,” pungkasnya.
