JAKARTA,REDAKSI17.COM – Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) menegaskan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah Ketua Umum Muhamad Mardiono.
Dukungan ini sejalan dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengesahkan susunan kepengurusan baru partai berlambang Kakbah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan GPK menanggapi langkah sejumlah pihak yang mengajukan banding atas surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP.
“Kami sangat mendukung kepemimpinan Ketum Mardiono dan jajarannya. Fokus kami saat ini adalah bekerja secara elektoral untuk kebangkitan PPP pada Pemilu 2029,” ujar Ketua Umum PP GPK, Imam Fauzan, kepada wartawan, Rabu (29/10).
Fauzan menegaskan, jika ada pernyataan yang mengatasnamakan GPK namun menimbulkan kegaduhan, maka hal tersebut bukan berasal dari organisasi, melainkan pendapat pribadi.
“Kami menolak keras segala bentuk keributan. PPP baru saja melakukan islah, dan kami tidak ingin ada kegaduhan yang justru merugikan partai,” tegasnya.
Bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, Fauzan mengajak seluruh kader muda PPP untuk aktif berkontribusi membangun partai melalui ide, gagasan, serta aksi nyata.
“Kini saatnya kita semua merapatkan barisan di bawah kepemimpinan Pak Mardiono yang sah secara hukum. Tidak perlu lagi ada gugat-menggugat yang hanya menguras energi,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh kader PPP untuk fokus membesarkan partai demi kepentingan umat dan bangsa.
“Mari tunjukkan bahwa kita memiliki pemikiran konstruktif untuk membangun partai dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Fauzan.
Sebelumnya, beredar pernyataan Sekretaris Jenderal PP GPK Thobahul Aftoni yang mendukung langkah PPP Malaysia melakukan banding atas SK kepengurusan Muhamad Mardiono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aftoni juga sempat mengkritik langkah Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas yang mengesahkan kepengurusan Mardiono.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas secara resmi menerbitkan surat keputusan (SK) baru terkait kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dalam SK tersebut, Muhammad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum (Ketum), dan Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum.
Penerbitan SK ini menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan dalam tubuh PPP, setelah kedua kubu sepakat melakukan rekonsiliasi.
“Hari ini saya mengeluarkan surat keputusan Menteri Hukum yang baru, di mana Pak Haji Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP,” kata Supratman saat konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin 6 Oktober 2025.
Untuk posisi, Sekretaris Jenderal, Taj Yasin Maimoen; dan Bendahara Umum, Imam Fauzan. Ia berharap dengan dikeluarkannya SK tersebut, PPP segera melengkapi susunan kepengurusan.
“Mudah-mudahan dengan keluar SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” tutur Supratman.
“Kami dari Kementerian Hukum berharap mudah-mudahan nanti sesegera mungkin untuk bisa melengkapi susunan kepengurusan yang lengkap,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono menjelaskan bahwa pertemuan ini difasilitasi oleh orang-orang baik. Namun, ia tak membeberkan siapa orang tersebut.
“Saya tadi sampaikan dengan Pak Menteri bahwa dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan difasilitasi oleh orang-orang baik,” jelas Mardiono.
Adapun, Ia menjelaskan bahwa pertemuan rekonsoliasi ini agar tidak terjadi perbedaan pendapat yang menjadi tajam.
“Saya nah kemudian disepakati untuk kita lakukan rekonsoliasi agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau perbedaan pendapat yang kemudian menjadi tajam dan berkesinambungan,” imbuh Mardiono.
Kemudian, Agus juga berharap PPP bisa kembali bangkit. “Semoga apa yang kita bangun, terutama khususnya PPP ini, bisa bangkit lagi dan juga bisa berkiprah di bangsa Republik Indonesia ini,” singkatnya.
Diketahui, sempat terjadi dualisme di PPP antara kubu Mardiono dan Agus. Keduanya sama-sama mengeklaim terpilih dengan aklamasi dalam Muktamar X PPP.
Kedua pihak juga telah menyerahkan berkas kepengurusan ke Kementerian Hukum dalam hal ini Ditjen AHU. Namun, Supratman menyatakan telah menandatangani SK yang menyatakan Mardiono sebagai Ketum PPP.
Keributan ini berakhir dengan rekonsiliasi dan Supratman mengeluarkan SK terbaru.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengungkap adanya campur tangan sosok “orang baik” di balik tercapainya kesepakatan islah antara kubunya dan kubu Agus Suparmanto.
Menurut Mardiono, sosok tersebut berperan besar dalam memfasilitasi pertemuan rekonsiliasi antara kedua belah pihak yang sebelumnya terlibat konflik internal.
“Dua hari yang lalu saya telah mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh orang-orang baik, yakni antara Gus Taj Yasin dan Pak Agus,” ujar Mardiono kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Ia menjelaskan, hasil dari pertemuan itu melahirkan kesepakatan damai dan pengangkatan Agus Suparmanto sebagai Wakil Ketua Umum PPP dalam kepengurusan baru.
“Agar tidak terjadi perbedaan sudut pandang atau pendapat yang tajam dan berkesinambungan,” tutur Mardiono.
