Jakarta,REDAKSI17.COM— Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman memberikan arahan mendalam dalam sesi penutupan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik PKS 2025, Senin (3/11/2025).
Dalam sambutannya yang bertema “Quo Vadis Pejabat Publik”, Sohibul menegaskan bahwa menjadi pejabat publik bukanlah jalan untuk mencari kekayaan atau kemewahan, melainkan ladang untuk menebar manfaat dan membantu masyarakat.
“Saya minta ada beberapa prinsip yang harus kita hayati sebagai pejabat publik PKS,” ujar Sohibul membuka arahannya.
“Kepuasan seorang pejabat publik bukan terletak pada kekayaan dan fasilitas, melainkan pada kemampuan membantu dan mengadvokasi masyarakat. Ketika kita bisa menolong orang yang kelaparan, atau membantu mereka yang sedang sakit, di situlah kebahagiaan kita yang sejati,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa menjadi pejabat publik adalah bentuk pengabdian yang menuntut kesabaran dan keikhlasan.
“Negara sudah memikirkan apa yang layak bagi pejabat publik. Jadi kalau ingin kaya raya, jadilah pengusaha. Tapi kalau memilih menjadi pejabat publik, maka jangan ukur kebahagiaan dari harta. Ukurlah dari seberapa banyak kita bisa menolong masyarakat,” kata Sohibul.
Dalam arahannya, Sohibul juga menyoroti pentingnya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi.
Ia mengingatkan bahwa semakin besar kekuasaan seseorang, maka semakin sempit pula ruang privasinya.
“Makin besar kewenangan kita, makin sempit ruang privat kita,” ujarnya.
“Kita, istri, dan anak-anak kita akan selalu diawasi publik. Menjadi pejabat publik itu berarti hidup di ruang yang terang benderang. Maka kita tidak bisa berkata bahwa ketika kita berbuat salah itu urusan pribadi. Publik akan melihatnya sebagai tindakan pejabat publik,” terang Sohibul.
Ia menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya bukanlah alat untuk bertindak semena-mena, melainkan amanah yang justru menuntut kehati-hatian. “Makin berkuasa, maka semakin tidak leluasa,” tuturnya.
“Sayangnya, kini banyak yang terbalik. Semakin berkuasa, justru semakin sewenang-wenang. Padahal pejabat publik yang beradab tidak boleh memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Misalnya menekan kementerian atau rektor agar meloloskan anaknya ke perguruan tinggi, meski anaknya tidak layak. Itu bukan adab pejabat publik,” tegas Sohibul Iman.
Di penghujung arahannya, Sohibul mengajak seluruh pejabat publik PKS untuk selalu menanamkan kesadaran spiritual dalam menjalankan tugas. Ia mengutip QS. Ali Imran ayat 152 yang menceritakan tentang Perang Uhud, ketika kaum Muslimin awalnya meraih kemenangan namun kemudian tergelincir karena tergoda harta rampasan perang.
“Ayat ini mengingatkan kita bahwa bahkan sahabat Nabi pun bisa tergelincir ketika melihat dunia di depan mata,” ujarnya
“Apalagi kita, generasi setelah mereka, yang setiap hari diperlihatkan berbagai bentuk kenikmatan dunia fasilitas, penghasilan, dan berbagai kemudahan. Maka kita harus saling menasihati agar tidak tergelincir pada hal-hal di luar hak kita,” ujar Sohibul.
Sohibul berharap agar seluruh pejabat publik PKS memiliki hati yang qanaah dan selalu berhati-hati dalam menggunakan amanah jabatan.
“Mudah-mudahan Allah memberikan rasa cukup pada apa yang resmi kita terima dan nikmati, serta menjauhkan kita dari mengambil hak rakyat sekecil apa pun,” harapnya.
“Kalau kita bisa menjaga prinsip ini, insya Allah Allah akan meridai kita semua, dan dengan jabatan publik yang kita emban ini, semoga kita menjadi penghuni surga,” pungkas Sohibul Iman.
