Jakarta,REDAKSI17.COM— Hari kedua pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik PKS menghadirkan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebagai salah satu narasumber utama dengan materi bertajuk Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Senin (3/11/2025).
Di hadapan ribuan peserta pejabat publik PKS dari seluruh Indonesia, Dadan Hindayana menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan keberhasilan program nasional peningkatan gizi masyarakat.
“Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau orang lapangan, bertahun-tahun jadi pasukan di lapangan dan paham betul demografi. Penduduk Indonesia masih bertambah enam orang setiap menit, atau sekitar tiga juta per tahun, dan akan mencapai puncak populasi di angka 324 juta pada tahun 2045,” jelas Dadan.
Ia menambahkan, pertumbuhan penduduk terbesar bersumber dari kelompok masyarakat dengan rata-rata pendidikan sembilan tahun, terutama di tiga provinsi besar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Tingkat pendidikan di Jawa Barat hanya 8,8 tahun, Jawa Tengah 8,01 tahun, dan Jawa Timur 8,11 tahun. Tidak heran jika stunting terbesar juga ada di ketiga provinsi ini, dengan Jawa Barat mencapai hampir satu juta kasus,” ujarnya.
Dadan memaparkan bahwa Program Makan Bergizi (MBG) menargetkan 80,26 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun pada tahun 2025.
“Setiap dua belas hari, kami akan menyalurkan antara Rp9 triliun hingga Rp10 triliun. Bahkan di pertengahan Januari, ketika kementerian lain belum bisa mencairkan anggaran, dana program MBG sudah masuk ke rekening satuan-satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Program MBG memiliki tiga komponen utama, yaitu bahan baku, operasional, dan insentif bahan baku. Dadan menjelaskan bahwa pembelian bahan baku dilakukan langsung dari petani, peternak, dan nelayan, yang diharapkan dikoordinasikan oleh koperasi dan UMKM lokal.
Ia menekankan pentingnya dukungan dan pengawasan dari para pejabat publik, khususnya pejabat publik dari PKS, agar program tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kolaborasi pusat dan daerah, serta pengawasan dari bapak ibu semua, menjadi kunci agar program ini tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat di sektor pangan,” pungkasnya.
