SLEMAN,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengembangkan Kios Segoro Amarto di tingkat kelurahan pada tahun 2026. Kios Segoro Amarto selama ini dibangun Pemkot Yogyakarta di beberapa pasar rakyat sebagai rujukan harga bagi pedagang serta menjaga kestabilan harga pangan dan inflasi daerah. Pengembangan Kios Segoro Amarto tingkat kelurahan itu juga untuk mendekatkan pelayanan harga pangan sesuai HET ke masyarakat.
Pengembangan Kios Segoro Amarto tingkat kelurahan itu menjadi salah satu upaya pengendalian inflasi di Kota Yogyakarta yang disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam Rapat Koordinasi Daerah dan High Level Meeting (HLM) TPID se-DIY, Selasa (11/11/2025). Hasto mengatakan Kios Segoro Amarto terus dikembangkan dan ditambah serta dikembangkan di tingkat kelurahan di Kota Yogyakarta. Kios Segoro Amarto untuk menjaga harga pangan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Rencana kami Kios Segoro Amarto tidak hanya di pasar. Tetapi bisa dimasukan di masing-masing kelurahan,” kata Hasto saat paparan dalam HLM TPID se-DIY di Hotel Royal Ambarrukmo.
Pihaknya sudah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemkot Yogyakarta mengalokasikan anggaran di tahun 2026 untuk mengembangkan Kios Segoro Amarto di tingkat kelurahan. Hasto menyebut pada tahap awal pengembangan Kios Segoro Amarto tingkat kelurahan dimulai 14 titik di kemantren di Kota Yogyakarta. Selanjutnya dikembangkan di 45 kelurahan atau semua kelurahan.
“Karena menurut saya, tidak semua orang itu bisa menjangkau ke pasar. Cuma (sekitar) tiga pasar diberi Kios Segoro Amarto. Ya, lebih baik kiosnya itu ada lebih dekat ke masyarakat, didistribusi ke beberapa titik (kelurahan),” terang Hasto ditemui usai HLM TPID se-DIY.
Pengembangan Kios Segoro Amarto di tingkat kelurahan juga bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Hasto menyatakan Kios Segoro Amarto bisa untuk memberdayakan orang. Jadi misalkan pedagang yang menengah ke bawah itu ingin membuka seperti e-warung, itu bisa dengan Kios Segoro Amarto. Pengembangan Kios Segoro Amarto juga tidak menutup kemungkinan melibatkan Koperasi Merah Putih di kelurahan.
“Kios ini (Segoro Amarto) kan bersubsidi. Yang punya kios juga untung, masyarakat yang beli juga untung. Harganya kan (sesuai) HET. Harga membantu, tetapi bagi pedagangnya tetap dikasih margin,” papar Hasto.
Upaya pengendalian inflasi Kota Yogyakarta juga dilakukan dengan kerja sama antar daerah untuk pasokan pangan. Misalnya dengan Sleman untuk komoditas beras dan cabai. Ada juga Warung Mrantasi yaitu Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi.
Sementara itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai meskipun inflasi tahunan di DIY tahun 2025 masih dalam rentang sasaran nasional, tapi diharapkan tetap waspada. Terutama menjelang Natal dan Tahun Baru tekanan inflasi meningkat. Permintaan berbagai komoditas naik tajam, sementara pasokan menurun, pasca panen raya. Jika tidak diantisipasi, gejolak harga bisa menekan daya beli masyarakat.
“Harapannya, forum ini bukan hanya ajang koordinasi, melainkan wadah memperkuat ekosistem kolaboratif antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Kita ingin inflasi terkendali dengan cara yang berkeadilan, yakni harga stabil di pasar, namun petani tetap sejahtera,”ucap Sultan.
Sultan menyampaikan beberapa langkah strategis untuk menjaga agar inflasi DIY tetap terkendali antara lain memastikan ketersediaan pasokan, memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi pangan dan memperluas akses kredit pertanian. Selain itu memperkuat kerja sama antar daerah untuk menyeimbangkan stok pangan, mempercepat hilirisasi dan diversifikasi pangan, memperkuat inovasi dan digitalisasi pertanian serta memperkuat komunikasi publik dan edukasi konsumen.
Sedangkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo menjelaskan DIY mengalami inflasi yang terkendali pada Oktober 2025. Inflasi DIY secara tahunan sebesar 2,90 persen dan secara bulanan 0,42 persen. Komoditas penyumbang inflasi di DIY didominasi oleh emas perhiasan diikuti biaya perguruan tinggi dan telur ayam ras. Namun menurutnya mencermati potensi risiko inflasi ke depan dan menghadapi hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru, perlu diantasipasi peningkatan inflasi.
“Beberapa upaya dapat dilakukan yaitu pemantauan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga komoditas utama, melakukan perhitungan kebutuhan pangan. Dukungan peran BUMD sebagai offtaker serta melakukan penguatan kelancaran distribusi komoditas pangan dan penguatan komunikasi efektif dari hulu hingga hilir,” jelas Sudibyo.
