Jakarta,REDAKSI17.COM⁸
,- Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi lalu Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengotak-atik pendanaan program transisi energi termasuk untuk memensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam Indonesia.
Seperti diketahui sampai saat ini memang pendanaan untuk pemensiunan dini PLTU batu bara kurang menarik di dalam dalam mata investor. Dengan begitu pemerintah memutar otak untuk dapat cuma mendapatkan pendanaan pemodal asing mengingat biaya yang dimaksud perlu dikerahkan untuk mempensiunkan dini PLTU batu bara tiada mudah.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan pemerintah membuka kemungkinan opsi pendanaan pensiun dini PLTU batu bara sanggup belaka menggunakan dana negara yakni Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN).
“Memang ada perlu pensiun (PLTU) untuk dapat membuka kesempatan untuk sanggup menghasilkan pensiun dini PLTU ini dengan skema kerja sejenis yang mana digunakan saling menguntungkan, itu perlu persiapan lagi. Kalau ditanya permasalahan pemanfaatan APBN, kita melihatnya ya ketersediaan anggaran dalam APBN pertama dan juga juga kemudian juga benefitnya lah itu untuk apa,” ujar Arifin pada Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/11/2023).
Namun juga tentunya, kata Arifin, pihaknya terus membuka kesempatan bagi penanam modal asing untuk dapat jadi turut kontribusi untuk mendanai pensiun dini PLTU di tempat area Indonesia. Contohnya pada pendanaan yang digunakan dijanjikan oleh berbagai negara maju seperti Amerika Serikat dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).
“Jadi memang JETP kita lagi coba paling nggak ada 1 yang mana digunakan dapat maju, sebab ini yang dimaksud dimaksud kita fokus dulu kedua kita siapkan 4,8 Giga Watt (GW) tapi paling nggak ada satu lah yang digunakan 500 Mega Watt baru sanggup jalan,” tambahnya.
Kemitraan JETP sendiri merupakan inisiatif pendanaan transisi energi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun yang dimaksud digunakan disepakati antara Indonesia lalu negara-negara maju yang dimaksud itu tergabung dalam International Partners Group (IPG).
Inisiatif JETP ini diumumkan pada dalam sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dalam Bali, November 2022 lalu. IPG terdiri atas Pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Prancis, Norwegia, Italia lalu Inggris Raya.
Sekretariat JETP Indonesia dibentuk serta mulai beroperasi pada April 2023. Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dalam upaya penyusunan dokumen CIPP secara kolaboratif antara pemerintah Indonesia serta IPG dengan dukungan kelompok kerja (working groups) yang tersebut yang disebut terdiri atas unsur-unsur lembaga internasional, think tank, program kerjasama bidang energi dan juga juga rakyat madani.
“Dokumen CIPP JETP merupakan living document. Artinya, dokumen ini akan diperbaharui terus setiap tahunnya agar dapat mencerminkan perkembangan sektor dunia usaha global juga prioritas perkembangan dalam negeri,” ungkap Kepala Sekretariat JETP Indonesia Edo Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu (1/11/2023).
Masukan rakyat yang digunakan diserahkan sebelum tanggal 14 November akan diolah pihak Sekretariat JETP untuk menjadi landasan finalisasi dokumen CIPP.
Rencananya, dokumen CIPP yang mana menjadi basis implementasi kemitraan JETP akan diluncurkan di tempat tempat Indonesia sebelum perhelatan dunia mengenai perubahan iklim Conference of Parties (COP) ke-28 yang dimaksud digunakan akan berlangsung di dalam tempat Dubai, Uni Emirat Arab pada penghujung tahun ini.
