UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Menjelang akhir tahun, Pemerintah Kota Yogyakarta mengejar realisasi kinerja fisik dan keuangan agar mencapai target. Terutama organisasi perangkat daerah (OPD) dengan kinerja fisik dan keuangannya berada di kategori sedang dan kurang. Sisa waktu yang ada, OPD diminta mengejar kinerja fisik dan keuangan untuk mencapai target.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pertemuan dengan seluruh OPD Pemkot Yogyakarta untuk mengawal dan mengevaluasi realisasi kinerja fisik dan keuangan. Menurutnya masih banyak OPD yang realisasi kinerja dan target selisihnya kecil-kecil seperti nol koma, sehingga belum mencapai target kinerja. OPD yang realisasinya masih kurang diminta memetakan pekerjaan dan mengupayakan agar target yang disepakati bersama bisa tercapai.
“Ini sebagai baseline data untuk di akhir tahun ini. Waktu tinggal satu bulan setelah hari ini. Bagi yang belum bisa sesuai dengan harapan, harus berlari mengejar target,” kata Hasto saat rapat dinas capaian kinerja Pemkot Yogyakarta, Rabu (19/11/2025).
Pemkot Yogyakarta mencatat rata-rata realisasi kinerja fisik sampai Oktober 2025 sebanyak 89,06 persen dan rata-rata proyeksi fisik sampai akhir 2025 mencapai 99,63 persen. Adapun status kinerja fisik OPD sampai Oktober 2025 terdapat 26 OPD kategori sangat tinggi, 16 OPD tinggi dan 1 OPD kategori sedang. Sedangkan kinerja keuangan sampai 14 November 2025 sebanyak 74,53 persen dengan proyeksi realisasi keuangan sampai akhir tahun 2025 mencapai 92,13 persen. Status kinerja keuangan sampai 14 November 2025 ada 24 OPD kategori tinggi, 16 OPD sedang dan 3 OPD rendah.
“Semua sudah sepakat bahwa nanti capaian fisik itu sekitar sembilan puluh sembilan persen koma sekian. Itu kan ekspektasi yang tidak boleh diubah. Jadi, teman-teman OPD tidak boleh membuat target itu tadi jadi melorot,” paparnya.
Beberapa OPD yang capaian kinerja keuangan rendah adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP), Dinas Pariwisata serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Untuk kinerja fisik kategori sedang adalah Dinas PUPKP. OPD yang realisasinya masih kurang, diminta memetakan apakah masih bisa optimalkan untuk mencapai target. Termasuk apakah kinerja yang belum tercapai karena faktor efisiensi dan hal yang tidak bisa dihindarkan.
Hasto mencontohkan Dinas PUPKP Kota Yogyakarta harus memetakan pekerjaan yang sangat sulit untuk diselesaikan di tepat waktu. Sekda, Asisten dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diminta membantu untuk mengawal. Jika memang tidak bisa tepat waktu, diharapkan ada mekanisme denda sesuai kontrak .
“Terutama PU (PUPKP) Itu harus diselesaikan. Kemudian BPKAD masih ada beberapa fisik yang harus diselesaikan. Saya kira dengan cara begitu, harus dikejar (kinerjanya) terus. Realisasi keuangan boleh kurang, asalkan itu efisiensi. Contoh Dinas KB (DP3AP2KB) realisasi keuangannya tidak tercapai karena efisiensi. Karena membangun gedung yang harusnya habis empat koma sekian miliar, ternyata cukup tiga koma enam miliar,” terang Hasto ditemui usai rapat.
Sementara itu Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Umi Akhsanti menjelaskan realisasi kinerja fisik memang ada keterlambatan dari target. Kondisi itu dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang terlambat dari target. Terutama pekerjaan drainase yang disebabkan antara lain penyedia kekurangan modal sehingga agak menghambat pelaksanaan pekerjaan dan faktor cuaca yang membuat pekerjaan tertunda. “Tapi sudah kami pastikan untuk sampai akhir tahun nanti pekerjaan selesai,” ucap Umi.
