Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2027 tidak hanya menjadi pedoman pembangunan selama satu tahun. Dokumen penting ini juga akan menjadi penentu keberhasilan pencapaian RPJMD 2022–2027 dan pondasi awal lompatan pembangunan jangka panjang DIY 2025–2045.
Demikian yang diungkapkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Rapat RKPD DIY Tahun 2027 pada Selasa (25/11). Bertempat di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sri Sultan mengatakan, tahun 2027 adalah tahun yang strategis. karena menjadi penutup dari RPJMD DIY 2022–2027.
“Sehingga seluruh upaya yang kita rumuskan (di tahun 2027) harus diarahkan untuk memastikan seluruh target pembangunan lima tahun terakhir dapat terpenuhi. Penyusunan RKPD 2027 ini juga harus menjadi awal yang kokoh untuk merealisasikan tahap pertama RPJPD DIY 2025–2045, sebagaimana diamanatkan dalam Perda DIY Nomor 10 Tahun 2024,” papar Sri Sultan.
Dikatakan Sri Sultan, tahap pertama RPJPD DIY adalah fase fundamental untuk membangun SDM berkualitas, relevan, dan adaptif; pemerataan pembangunan dan penguatan kawasan selatan; serta transformasi ekonomi berbasis inovasi, budaya, dan hijau. Selain itu, tahap ini juga diarahkan untuk membangun ketahanan lingkungan dan kebencanaan; begitu pula pada digitalisasi dan tata kelola pemerintah yang modern dan responsif.
“Tantangan nyata harus kita jawab melalui RKPD Tahun 2027 dengan kebijakan terukur, di tengah tantangan kondisi fiskal daerah yang terbatas. RKPD 2027 juga harus disusun dengan pendekatan strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi, memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan,” imbuh Sri Sultan.
Dalam rangka menuntaskan RPJMD dan mengawali agenda jangka panjang, Sri Sultan memberikan beberapa arahan untuk dipedomani dalam penyusunan RKPD 2027. Pertama, memastikan seluruh indikator RPJMD 2022–2027 diberi prioritas percepatan. Pemenuhan indikator pun perlu dilengkapi dengan strategi pemenuhan yang jelas, terutama pada kemiskinan, ketimpangan, lingkungan hidup, dan kualitas SDM.
“Selanjutnya, tegakkan prinsip ‘perencanaan berbasis data yang akuntabel’. Pemutakhiran, sinkronisasi, keterbukaan, dan pemanfaatan data harus menjadi budaya. Tanpa data yang kredibel, perencanaan hanyalah asumsi,” imbuh Sri Sultan.
Sri Sultan juga memberi arahan untuk memperkuat pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama kawasan selatan. Hal ini tidak hanya melalui infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha lokal, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
Kemudian soal akselerasi transformasi ekonomi daerah, Sri Sultan berharap dapat difokuskan pada sektor unggulan, seperti industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta informasi dan komunikasi sebagai motor pertumbuhan baru. Integrasikan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam setiap program pun perlu menjadi perhatian.
“Kembangkan inovasi dan digitalisasi sebagai budaya kerja pemerintah. Transformasi digital bukan sekadar proyek, tetapi paradigma baru dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan adaptif. Dan perluas kolaborasi multipihak, sebagai modal sosial dan intelektual DIY,” kata Sri Sultan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, penekanan pembangunan DIY terletak pada tiga aspek besar, yaitu reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, dan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Reformasi Kalurahan menekankan pada perbaikan layanan dan sikap kerja pelayanan prima dari aparatur kalurahan, serta upaya optimalisasi pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat kaelurahan.
“Untuk ppemberdayaan kawasan selatan dilakukan dengan optimalisasi pengelolaan kawasan selatan untuk pemberdayaan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sedangkan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan,” paparnya.
Made mengungkapkan, untuk arah kebijakan di tahun 2027, terdapat beberapa strategi untuk menuntaskan persoalan yang masih menjadi pekerjaan bagi DIY. Arah kebijakan 2027 untuk penurunan kemiskinan misalnya, dilakukan dengan pengembangan program wirausaha komunitas untuk memperkuat keadaan ekonomi masyarakat secara berjenjang.
“Selain itu, perlu memperkuat link and match vokasi melalui integrasi program SMK tangguh dengan kebutuhan industri, agar mampu menekan pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Perlu pula memperkuat literasi digital melalui perluasan akses, peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi, serta pemanfaatan platform digital untuk aktivitas produktif,” paparnya.
Terkait peningkatan kualitas SDM, Made menuturkan, arah kebijakan 2027 diupayakan dengan intensifikasi pendataan verifikasi dan validasi anak tidak sekolah, disertai penyediaan berbagai jenis beasiswa pendidikan. Selanjutnya, penguatan advokasi dan fasilitas pendidikan khusus seperti memfasilitasi anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengakses layanan pendidikan inklusif di sekolah reguler.
“Pemetaan dan redistribusi guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan juga perlu dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan ketersediaan tenaga pendidik. Selain itu, peningkatan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana pendidikan, penguatan infrastruktur pendidikan baik fisik maupun digital juga perlu untuk mendukung pembelajaran yang aman, inklusif, dan adaptif,” paparnya.
HUMAS DIY
