Kulonprogo,REDAKSI17.COM– Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersiap memasuki babak baru penyelenggaraan ibadah haji nasional melalui konsep embarkasi haji berbasis hotel, pertama dan satu-satunya di Indonesia. Inovasi ini menjadi sorotan utama dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Embarkasi Yogyakarta, Rabu (26/11), guna memastikan kesiapan layanan bagi jemaah haji tahun 1447 H/2026 M.
Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan nasional setelah pengalihan kewenangan penyelenggaraan haji kepada Kementerian Haji dan Umrah RI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Komisi VIII menilai DIY telah memasuki fase krusial, khususnya sebagai embarkasi yang mengusung pendekatan pelayanan berbasis kenyamanan hotel.
Hadir dalam kunker spesifik Komisi VIII DPR RI antara lain Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Aria Nugrahadi, Kepala Biro Kesra Setda DIY, Faishol Muslim, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY Ahmad Bahiej, General Manager PT Angkasa Pura YIA, serta General Manager Hotel Novotel dan Ibis.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menegaskan fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak jemaah, perlindungan layanan, serta jaminan keamanan dan kenyamanan selama proses keberangkatan maupun kepulangan. Komisi VIII bersama pemerintah telah mengesahkan BPIH 1447 H/2026 M pada 29 Oktober 2025, sehingga pengawasan harus memastikan seluruh standar pelayanan terpenuhi.
“Penetapan Embarkasi Yogyakarta memberi dampak positif bagi jemaah. Berdasarkan Keppres Nomor 34 Tahun 2025, besaran biaya pelaksanaan ibadah haji (Bipih) Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp52.955.422, lebih rendah dibandingkan Bipih tahun sebelumnya yang mencapai Rp55.478.501. Artinya, ada penghematan biaya sekitar Rp3 juta yang langsung dirasakan jemaah,” tegas Ansory.
Ia menambahkan bahwa Embarkasi Yogyakarta memiliki keunikan karena menggunakan konsep berbasis hotel, satu-satunya di Indonesia. Tahun ini menjadi pertama kalinya Yogyakarta melayani jemaah haji secara mandiri, setelah sebelumnya seluruh jemaah asal DIY diberangkatkan melalui Embarkasi Donohudan, Jawa Tengah.
“Pelayanan haji merupakan tanggung jawab negara yang melibatkan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Sukses penyelenggaraan haji bergantung pada kesigapan setiap unsur. Kami berharap seluruh pihak mempersiapkan diri dengan penuh dedikasi,” ungkapnya.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY, Jauhar Mustofa, menyampaikan rasa syukur atas penetapan Yogyakarta sebagai embarkasi. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah RI Nomor 11 Tahun 2025. “Embarkasi YIA adalah mimpi yang menjadi nyata,” ujarnya.
Jauhar memaparkan sejumlah keuntungan operasional hadirnya embarkasi haji di DIY, antara lain pengurangan beban Asrama Haji Donohudan dan Bandara Adi Soemarmo, efisiensi anggaran dan jarak tempuh, optimalisasi Bandara YIA, serta dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah embarkasi.
Hotel Ibis dan Novotel YIA disiapkan sebagai fasilitas setara asrama haji dengan standar pelayanan modern. Lebih dari 200 kamar akan digunakan untuk jemaah dan petugas dengan konfigurasi tiga orang per kamar. Ballroom serta 11 ruang pertemuan dipersiapkan sebagai pusat layanan yang mencakup kesehatan, dokumentasi, hingga proses pemberangkatan.
Sebanyak 9.641 jemaah yang terbagi dalam 27 kloter dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung, dan Wonosobo akan diberangkatkan dari Bandara YIA menggunakan pesawat Airbus A330/A360 milik Garuda Indonesia.
Bandara YIA sebagai bandara internasional dipastikan siap melayani proses embarkasi dan debarkasi melalui Terminal Internasional menggunakan pesawat Airbus seri 330 berkapasitas 360 penumpang. Seluruh proses dijadwalkan berlangsung aman dan terkoordinasi.
Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas penetapan YIA sebagai embarkasi haji. Menurutnya, ini merupakan proyek pertama di Yogyakarta dan harus berjalan sukses tanpa kendala. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo siap memberikan dukungan penuh.
“Keberhasilan penyelenggaraan haji perdana melalui Embarkasi YIA akan menjadi contoh kolaborasi lintas sektor yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kami ingin memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah, dari awal hingga akhir,” ujarnya.
Dengan persiapan yang matang, Embarkasi Haji YIA diproyeksikan menjadi model baru pelayanan haji yang lebih humanis, modern, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah. Pemerintah berharap penyelenggaraan haji tahun 2026 menjadi tonggak sejarah bagi DIY sebagai daerah yang menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis hotel pertama di Indonesia.
Humas Pemda DIY
