Bula,REDAKSI17.COM : Anggota DPRD Seram Bagian Timur (SBT) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fathul Kwayrumaratu, menyoroti penurunan signifikan dalam estimasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten SBT tahun 2026. Hal itu Ia sampaikan dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar Bupati terhadap KUA-PPAS 2026 di Gedung DPRD SBT, Senin (24/11/2025).
Fathul menyebutkan bahwa terjadi penyusutan anggaran cukup besar bila dibandingkan dengan APBD 2025. “Di buku besar ini kita telah diperhadapkan satu penurunan anggaran yang cukup signifikan. Dari APBD 2025 sebesar Rp936 miliar, estimasi turun menjadi Rp862 miliar. Kira-kira selisih defisit itu 72 miliar lebih,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menentukan prioritas belanja di tahun anggaran mendatang.
Meski anggaran menurun, Fathul tetap memberikan apresiasi kepada Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri atas kebijakan rekrutmen PPPK secara besar-besaran.
“Walaupun dalam keadaan yang sungguh luar biasa ini, saya memberikan apresiasi yang cukup luar biasa karena dengan anggaran seperti ini, pak Bupati mengambil kebijakan mengangkat 900 lebih PPPK penuh waktu dan tiga ribu lebih PPPK paruh waktu. Ini kebijakan yang sungguh luar biasa,” katanya.
Fathul menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah untuk menekan angka pengangguran di daerah.
Dalam analisis APBD 2026, Fathul menekankan pentingnya penyusunan belanja yang lebih fokus pada program prioritas. Ia mengingatkan adanya sejumlah proyek tahun sebelumnya yang belum dituntaskan.
“Pertama soal SPAM Kota Bula, ini agenda kegiatan yang nantinya bisa mendatangkan uang ke daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Fathul menyinggung mandeknya proses pembentukan 18 desa persiapan yang diatur dalam Perbup Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Negeri Administratif. Menurutnya, percepatan penetapan desa definitif dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui Dana Desa.
Fathul juga menyoroti salah satu program pusat yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, yakni penggunaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai lebih dari Rp100 miliar. Saat ini, proyek peningkatan jalan yang dibiayai SBSN telah mencapai 27,7 kilometer.
Ia meminta Bupati untuk memastikan organisasi perangkat daerah (OPD) aktif memperbarui progres pembangunan jalan strategis, termasuk ruas Airnanang–Kota Baru dan Werinama–Kota Baru.
“Ini kebijakan negara sesuai keinginan masyarakat. Tentunya jalan Airnanang–Kota Baru dan Werinama–Kota Baru ini harus Pak Bupati selesaikan,” tegasnya.
Rapat paripurna ini sendiri merupakan bagian dari tahapan penyusunan KUA-PPAS 2026 yang akan menjadi dasar penyusunan APBD SBT tahun anggaran mendatang.
