Jakarta,REDAKSI17.COM – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sudah diputuskan. Saat ini dilakukan sosialisasi sampai pada saatnya nanti diumumkan kepada publik.
Airlangga mengatakan formula perhitungan UMP 2026 sama dengan tahun sebelumnya. Hanya saja ada perubahan pada alpha atau indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.
“UMP sudah selesai, formulanya sama. Indeksnya sudah ada, indeksnya berbeda. Nah, nanti akan diumumkan pada waktunya, sekarang sedang sosialisasi,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).
Airlangga menyebut acuan perhitungan UMP 2026 di antaranya memperhitungkan perkembangan ekonomi dan indeks kebutuhan hidup layak (KHL). Hal itu sesuai kriteria Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
“Acuannya kan perkembangan perekonomian, kemudian indeks dari kehidupan layak berdasarkan kriteria ILO,” imbuhnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan nilai alpha akan diperluas atau ditambah dari sebelumnya 0,10 sampai dengan 0,30.
“Rumusnya sama, variabel-variabel dalam rumus sama, hanya saja kata MK alpha-nya yang harus ada adjustment sedikit. Apa adjustment? Yaitu pemerintah harus mempertimbangkan KHL. Nah di situlah bedanya dengan penetapan upah yang sebelumnya,” imbuh Indah.
Prabowo Setuju
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan UMP 2026 sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.
“Beliau (Prabowo) setuju lah, tapi range-nya berapa. Nanti kita update ya,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/11).
Menurut Yassierli, hal itu juga sudah sesuai dengan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Dewan Pengupahan Daerah juga akan terlibat lebih banyak dalam penetapan UMP ke depannya.
“Range artinya ada pilihan sesuai amanat dari MK itu bahwa setiap Dewan Pengupahan Daerah itu diberikan wewenang untuk mengusulkan besaran kenaikan upahnya kepada gubernur,” imbuh Yassierli.
Range yang dimaksud akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) baru yang kini masih disusun. Dalam PP terbaru, ditegaskan juga bahwa penentuan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
“Jadi amanat dari MK harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, harus mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, harus mempertimbangkan inflasi, dan kemudian memberikan kewenangan kepada Dewan Pengupahan Daerah secara aktif,” imbuh Yassierli.
Sebagai informasi, UMP 2026 akan diumumkan dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan pengumuman akan dilakukan sebelum 31 Desember 2025 dan berlaku mulai Januari 2026.
