UMBULHARJO,REDAKSI17.COM – Pemerintah Kota Yogyakarta terus berkomitmen dalam memperkuat pengendalian inflasi melalui inovasi hilirisasi pangan, peningkatan produksi, hingga pemangkasan rantai pasok. Hal ini disampaikan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Yogyakarta, yang turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Hermanto di Ruang Yudhistira Balaikota Yogyakarta, Senin (1/12).
Hasto menyampaikan, sebagai daerah tanpa produksi pangan besar, Kota Yogyakarta perlu terus memperkuat sektor hilir melalui inovasi seperti Warung Mrantasi, Kios Segoro Amarto, serta perluasan Warung Sego Amarto.
Program-program ini terbukti membantu mengendalikan harga dan menjaga keseimbangan pasokan. Namun, Hasto menegaskan penguatan di sisi hulu tetap penting guna mendukung ketahanan pangan. “Kampung Sayur dan Lorong Sayur harus terus dilanjutkan. Ini bagian dari ekosistem ketahanan pangan kota,” ujarnya.
Ia juga mendorong CSR, Persiapan Food Bank, dan Pemotongan Rantai Pasok dengan beberapa langkah strategis 2026, yakni Pengumpulan CSR untuk menurunkan harga pangan di warung dan kios binaan pemerintah, Pendirian Food Bank sebagai program quick win, yang pada 2025 masih berjalan tanpa APBD, namun pada 2026 akan didukung anggaran khusus.
“Food Bank bisa melayani masyarakat berpenghasilan menengah bawah melalui skema bantuan. Potensinya besar dan sangat mungkin dikembangkan di Kota Yogyakarta,” ujarnya.
Selain itu, Hasto juga menargetkan pengembangan Warung Sego Amarto menjadi 14 titik, dan selanjutnya hingga 45 titik, sebagai upaya memotong rantai pasok dan menjaga harga tetap stabil.
Tak hanya itu, Pemkot Yogyakarta bersama BUMD Jogja Tama Wisesa menyiapkan skema pembelian langsung dari produsen, sekaligus akan memberikan kartu khusus kepada 15.000 warga yang telah diidentifikasi sebagai kelompok ekonomi menengah bawah untuk mendapatkan harga diskon di warung atau kios tertentu.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Hermanto, menyoroti pentingnya akurasi neraca pangan serta kerja sama antardaerah. Menurutnya, kota-kota yang tidak memiliki produksi pangan memadai dan harus memiliki Kerja Sama Antar Daerah (KAD) yang kuat untuk menjamin pasokan stabil.
“Seperti Sleman, Bantul, dan Kulon Progo yang telah bekerja sama dengan provinsi lain dalam penyediaan komoditas pangan. Kita perlu meyakinkan bahwa Kota Yogyakarta juga harus punya KAD yang aktif. Warung Segoro Amarto bisa menjadi off taker yang terhubung langsung dengan petani binaan,” ungkapnya.
Selanjutnya, Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan (Dindag) Kota Yogyakarta, Sri Riswanti memaparkan, kondisi harga pangan selama 30 hari terakhir, termasuk komoditas yang mempengaruhi inflasi diantaranya, cabai rawit merah: Rp26.000 – Rp51.000, cabai merah keriting Rp Rp40.000 – Rp 52.000, cabai merah besar Rp 46.000 – Rp 66.000, telur ayam: stabil Rp 29.000 – Rp 30.000, daging ayam ras Rp 32.000 – Rp 37.000, daging sapi naik dari Rp 130.000 menjadi Rp 135.000, bawang merah Rp 33.000 – Rp 39.000, bawang putih: stabil Rp33.000
Tambahnya, Disdag Kota Yogyakarta juga mengoperasikan Kios Pantau Harga Segoro Amarto di empat pasar besar sebagai barometer harga harian.
“Selain itu, sebanyak 25 Warung Mrantasi telah beroperasi, dan pada Desember akan dibuka tambahan di Pasar Prawirotaman, Pasar Sentul, dan Pasar Kranggan. Total warung yang ditargetkan beroperasi pada 2026 mencapai 85 unit. Pemkot juga menyalurkan 416,5 ton beras stabilisasi, menjalankan operasi pasar, serta menghadirkan 62 ton komoditas pangan dalam gelaran pasar murah di seluruh Kemantren,” jelasnya.
Sri Riswanti menambahkan, kuota LPG 2025 sejumlah 7.166.600 tabung dipastikan aman hingga akhir tahun, sementara pengawasan BBM dan mutu pangan dilakukan intensif menjelang Natal dan Tahun Baru.
