Pakualaman,REDAKSI17.COM – Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar memenuhi kebutuhan organisasi pemerintah, tetapi juga instrumen penting dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal itu ditekankan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Best Practice Mini Kompetisi dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing di Hotel Fortuna Suites Malioboro, Rabu (3/11).
Kadri menyampaikan bahwa Pemkot Yogya terus mendorong penguatan tata kelola pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan inovatif. Ia menegaskan bahwa konsolidasi pengadaan yang merupakan saran dari KPK, telah mulai diterapkan pada beberapa jenis belanja, seperti jasa keamanan, jasa kebersihan, dan ATK. Konsolidasi pada sektor fisik konstruksi juga mulai direncanakan untuk meningkatkan efisiensi dan daya tawar pemerintah.
“Melalui forum ini, para pelaku pengadaan diharapkan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik terbaik, strategi konsolidasi, dan pengendalian kontrak yang lebih efektif,” ungkapnya.
Forum Group Discussion (FGD) Best Practice Mini Kompetisi dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing di Hotel Fortuna Suites Malioboro, Rabu (3/11)
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Yogyakarta, Joko Budi Prasetyo, dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa pelaksanaan mini kompetisi dan konsolidasi melalui e-procurement menjadi strategi penting menghadapi dinamika regulasi dan tuntutan transparansi.
“Materi dalam FGD ini dirancang untuk menjawab isu strategis pengadaan pemerintah, terutama terkait praktik terbaik mini kompetisi di sektor konstruksi, konsolidasi pengadaan melalui e-procurement, sampai pendalaman aspek hukum dalam pengendalian kontrak,” jelasnya.
Menurutnya, pengadaan pemerintah harus mampu memberikan nilai manfaat optimal bagi belanja daerah sekaligus menjamin keterbukaan dan akuntabilitas proses. Ia berharap kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku pengadaan di Kota Yogyakarta dan DIY, serta memperkuat profesionalitas dan integritas pengadaan.
Forum ini menghadirkan empat sesi materi utama yang disampaikan narasumber dari Pemprov Jawa Timur, LKPP RI, serta Polda DIY. Sesi-sesi tersebut mencakup Best Practice Mini Kompetisi, termasuk penyelarasan penyusunan KAK, mekanisme pemilihan penyedia, serta strategi mitigasi risiko di sektor konstruksi. Konsolidasi Pengadaan melalui E-Purchasing, yang menekankan penyederhanaan proses, efisiensi harga, serta mekanisme pengajuan etalase konsolidasi. Pendalaman Aspek Hukum dan Pengendalian Kontrak, yang menyoroti potensi risiko hukum dan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan kontrak untuk mencegah kerugian negara.
Peserta Forum Group Discussion (FGD) Best Practice Mini Kompetisi dan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing di Hotel Fortuna Suites Malioboro, Rabu (3/11)
Selain itu, dilakukan juga sosialisasi aplikasi SIAP yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Integra Indonesia, Yuda Wicaksana Putra. Ia menjelaskan bahwa Aplikasi SIAP dirancang sebagai sistem digitalisasi proses persiapan pengadaan yang telah terintegrasi dengan data APBD, sehingga seluruh proses dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan akurat.
Yuda menjelaskan bahwa SIAP memungkinkan pelaku pengadaan melakukan pengukuran pekerjaan secara langsung, memantau keberjalanan paket, hingga mengetahui penanggung jawab setiap tahapan. Pengadaan yang sebelumnya dilakukan melalui dokumen Word, PDF, dan email kini dapat diselesaikan dalam satu aplikasi.
Ia menambahkan bahwa aktivitas PPK, jumlah paket yang dikelola, hingga progres bulanan masing-masing kegiatan dapat dipantau langsung dari sistem.
“Dengan SIAP, tracking proses menjadi jauh lebih mudah. Kita bisa melihat pelimpahan paket, PPK penanggung jawab, hingga tahapan pengadaan secara real-time melalui dashboard,” ujar Yuda.
Sosialisasi aplikasi SIAP yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Integra Indonesia, Yuda Wicaksana Putra
Salah satu fitur unggulan SIAP adalah dashboard eksekutif, yang mengintegrasikan data dari e-Katalog, RUP, dan SPSE. Melalui dashboard yang terhubung dengan JSS ini, pimpinan daerah seperti Wali Kota dan Sekretaris Daerah dapat memantau kondisi pengadaan tanpa harus meminta laporan manual.
Selain itu, fitur persiapan pengadaan memungkinkan PPK mengunggah seluruh dokumen mulai dari surat permohonan, DPA, RUP, spesifikasi teknis, HPS, hingga dokumen katalog elektronik ke dalam sistem yang tersimpan otomatis dan mudah diakses kembali. Proses pemanggilan penyedia, penilaian kinerja, serta pelacakan tenaga ahli dan peralatan juga tersedia dalam SIAP.
Yuda menegaskan bahwa SIAP dirancang untuk menjadi aplikasi menyeluruh pengelolaan pengadaan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja penyedia. “Aplikasi ini akan mempermudah seluruh proses pengadaan dan memastikan prosesnya lebih tepat waktu serta terdokumentasi dengan baik,” jelasnya.
