Gunungkidul,REDAKSI17.COM – Dalam upaya menanggulangi inflasi daerah dan menciptakan lapangan kerja, Dinas Perindustrian, Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul melaksanakan kegiatan sosialisasi program Padat Karya di Balai Padukuhan Semampir, Kalurahan Semugi, Kapanewon Rongkop, Kamis, (4/12/2025).
Program Padat Karya tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berkaitan dengan program pengendalian inflasi daerah, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul, Supartono.
Ia menyampaikan, Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai pengangguran, setengah pengangguran, dan masyarakat miskin.
“Bahwa semangat dari kegiatan padat karya adalah melibatkan masyarakat sepenuhnya, di mana kegiatan ini dari masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat dan manfaatkan kegiatan untuk masyarakat,” ujarnya.
Supartono memaparkan, sumber anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul, yang disalurkan melalui program pengendalian inflasi daerah, “Total Anggaran Program, Sebesar Rp450 juta, Jumlah Lokasi Program ini terbagi di delapan lokasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dan Anggaran Per Lokasi Kurang lebih sebesar Rp 52 juta, Anggaran ini dialokasikan untuk upah tenaga kerja, pengadaan material, dan kegiatan pendukung serta administrasi.” terang Kepala Dinas.
Ia menyebutkan, delapan lokasi tersebut meliputi Padukuhan di Kapanewon Ponjong, Semanu, Rongkop, Gedangsari, dan Wonosari,
“Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah mencakup cor beton dengan lebar 3 meter dan tebal 10 cm dan kegiatan akan berlangsung selama 12 hari,” pungkasnya.
Sementara itu, total tenaga kerja yang terlibat dalam program ini adalah 184 orang, dimana setiap lokasi akan melibatkan 23 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala tukang (diampu oleh dinas setempat), 4 orang tukang, dan 18 orang pekerja.
Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih memastikan kesiapan pelaksanaan program padat karya yang bertujuan untuk menanggulangi inflasi, penegasan ini disampaikan oleh Bupati setelah meninjau langsung lokasi calon padat karya di Kelurahan Songbanyu dan Semugih,
Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas, Panewu, Lurah, dan Kepala BPJS, Bupati menekankan bahwa program padat karya adalah amanat dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi inflasi, sehingga pelaksanaannya harus dipastikan berjalan on time, on procedure, dan on performance, hal ini penting agar hasilnya bagus, waktunya tepat, dan prosedurnya baik.
Penguatan Ekonomi Menjaga Inflasi
Program ini dirancang sebagai solusi penguatan ekonomi bagi masyarakat. Bupati menjelaskan bahwa program ini menyediakan honor bagi warga yang tidak bekerja atau menganggur, serta bagi mereka yang telah selesai bekerja di sawah ladang mereka.
“Tenaga kerja ini nanti ada honornya, maka bagi warga masyarakat yang tidak bekerja atau menganggur dan sudah selesai untuk bekerja di sawah ladangnya untuk bisa mendapatkan hasil dengan membangun jalan sendiri, dinikmati sendiri dan ada honornya untuk penguatan ekonomi bagi para tenaga kerjanya sehingga bisa menjaga inflasi,” jelas Bupati.
Prioritas Keselamatan dan Perlindungan BPJS
Faktor kunci yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program ini adalah jaminan keselamatan kerja bagi para pekerja, Bupati menyatakan rasa terima kasihnya karena seluruh calon tenaga kerja telah dicover langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Jangan sampai nanti di dalam waktu 12 hari kerja ada hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat tidak tercover dan terjamin keselamatan kerjanya,” tegas Bupati, memastikan bahwa tenaga kerja dilindungi oleh BPJS.
Program padat karya ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi melalui peningkatan daya beli dan penguatan ekonomi keluarga pekerja.Pemerintah
