Yogyakarta,REDAKSI17.COM – Kepala Kanwil BPN DIY, Sepyo Achanto mendatangi Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta untuk bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dalam pertemuan pada Senin (08/12) ini, Sri Sultan berharap BPN DIY selalu menjalin komunikasi dan bersinergi dengan Pemda DIY mengenai semua persoalan pertanahan di DIY.
“Tujuan utama kami datang hari ini adalah untuk memperkenalkan diri karena kami pejabat baru di DIY. Selain itu, kami juga menyampaikan terkait dengan bidang tugas kami di pertanahan, tentu harapannya semua bisa berjalan baik di DIY. Dan pesan dari beliau tadi untuk kami bisa selalu berkomunikasi, berkoordinasi, bersinergi, dan berkolaborasi dengan baik,” ungkap Sepyo yang ditemui usai pertemuan.
Terkait persoalan mafia tanah, Sepyo mengungkapkan, pihaknya tentu akan berupaya agar tidak ada kasus semacam itu. Kementerian ATR/BPN RI pun telah menggelar rakor yang pembahasannya juga ada yang berkaitan tentang pemberantasan mafia tanah. Untuk itu, BPN di daerah dituntut harus bekerja sesuai ketentuan dan kelayakan.
“Intinya mafia tanah harus diperangi, itu pesan dari pimpinan agar kasus-kasus mafia tanah tidak terjadi lagi. Kami pun masih berkoordinasi untuk menyelesaikan secara tuntas kasus yang dialami Mbah Tupon. Tentunya sertifikat tanah yang asli harus kembali ke pemiliknya,” katanya.
Menurut Setyo, dari informasi yang diterima, kasus Mbah Tupon yang menjadi korban mafia tanah sudah inkrah. Selanjutnya tinggal menjalankan mekanisme pengembalian sertifikat asli kepada Mbah Tupon. “Proses pengembalian ada mekanismenya, namun kami menjamin Mbah Tupon akan mendapatkan lagi sertifikat tanahnya, dan memang harus kembali,” imbuhnya.
Turut hadir mendampingi Sri Sultan dalam pertemuan ini, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Adi Bayu Kristanto. Tri Saktiyana mengatakan, Sepyo Achanto sudah dua bulan menjabat sebagai Kepala Kanwil BPN DIY, sehingga kali ini datang untuk mohon arahan dari Gubernur DIY.
“Dari Bapak Gubernur tadi juga menyampaikan agar BPN DIY dapat berkoordinasi dengan kegiatan Pemda DIY yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang. Dan arahannya, karena DIY itu sempit, maka Ngarsa Dalem berharap tidak sampai ada kesalahan yang berkaitan dengan pertanahan, karena akan terdengar kemana-mana,” imbuhnya.
HUMAS DIY
