Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 15 Desember 2025. (YouTube/Sekretariat Presiden)
Jakarta,REDAKSI17.COM – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (14/12/2025). Pertemuan tersebut digelar seusai presiden melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.
“Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang,” demikian dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Kabinet, Minggu (14/12/2025).
Dalam pertemuan itu, Prabowo membahas dua agenda utama, yakni percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera serta kesiapan pemerintah menghadapi momentum libur akhir tahun.
Instruksi Cepat Pemulihan Pascabencana
Terkait penanganan bencana, Presiden Prabowo menekankan sejumlah langkah yang harus segera direalisasikan. Pertama, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh warga terdampak bencana di Sumatera.
“Presiden ingin secepat mungkin segera terbangun,” kata sumber Sekretariat Kabinet.
Kedua, penambahan secara maksimal alat berat, truk air minum, pasokan air bersih, serta toilet portabel, terutama di wilayah dengan dampak terparah. Presiden secara khusus meminta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan seluruh pengungsi memperoleh kebutuhan dasar tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah memastikan negara hadir di tengah masyarakat yang terdampak bencana alam.
Prabowo Perintahkan Cabut Izin Hutan Bermasalah
Sejalan dengan upaya pemulihan bencana, Presiden Prabowo juga mengambil langkah tegas di sektor kehutanan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dinilai bermasalah dan berdampak buruk terhadap lingkungan serta masyarakat.
Raja Juli menegaskan, pencabutan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik, atas arahan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan,” ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Total luas izin yang dicabut mencapai 1.012.016 hektare. Dari jumlah itu, kawasan hutan di wilayah Sumatera tercatat seluas 116.198 hektare.
Menurut Raja Juli, aktivitas perusahaan pemegang PBPH tersebut terbukti mengganggu kehidupan masyarakat sekitar sekaligus merusak ekosistem hutan. Keputusan pencabutan izin akan dituangkan dalam surat keputusan (SK) resmi yang segera diumumkan kepada publik sebagai bentuk transparansi pemerintah.
Selain pencabutan izin, perusahaan-perusahaan tersebut juga berpotensi dikenai sanksi pidana.
“Tentu, tindak pidana lainnya akan bisa diproses. Namun, sebagai langkah penertiban, izin-izin tersebut kami cabut,” ujarnya.
Penertiban 1,5 Juta Hektare Hutan
Dalam satu tahun terakhir, Presiden Prabowo memberikan mandat kepada Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH bermasalah dengan total luasan sekitar 1,5 juta hektare. Sebelumnya, pemerintah telah mencabut 18 izin PBPH seluas sekitar 500.000 hektare sejak 3 Februari 2025.
Dengan pencabutan terbaru yang mencakup lebih dari 1 juta hektare, pemerintah menegaskan komitmennya menata ulang tata kelola kehutanan nasional secara berkelanjutan.
Ke depan, Kementerian Kehutanan akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap seluruh perizinan pemanfaatan hutan guna melindungi lingkungan hidup dan mencegah bencana ekologis.
Tak Ragu-ragu Cabut Izin PBPH
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menegaskan agar menteri kehutanan tidak ragu mencabut izin PBPH yang melanggar aturan. Instruksi itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
“Jangan ragu-ragu!” tegas Prabowo.
Ia menekankan penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Presiden juga meminta dukungan lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk membantu proses investigasi dan penegakan hukum di kawasan hutan.
“Siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut,” ujar Prabowo.
Kayu Gelondongan dan Satgas PKH
Menhut Raja Juli juga mengungkapkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi aktor-aktor di balik hanyutnya kayu gelondongan saat banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.
“Sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti tentu secara hukum akan berproses dengan kepolisian,” kata Raja Juli.
Polisi Kehutanan Dilipatgandakan
Ia mencontohkan Provinsi Aceh yang memiliki sekitar 3,5 juta hektare kawasan hutan, tetapi hanya dijaga oleh sekitar 30-32 personel polisi hutan.
“Insyaallah akan kita lakukan, termasuk Pak Presiden memerintahkan agar melipatgandakan jumlah polisi kehutanan kita,” ujarnya.
Selain penambahan personel, pemerintah juga menyiapkan pembenahan tata kelola kehutanan, termasuk pembentukan kepala kantor wilayah kehutanan di setiap provinsi untuk memperpendek rentang kendali.
Ultimatum Korupsi Dana Bencana
Pada sisi lain, Presiden Prabowo menegaskan tidak akan memberi ampun kepada siapa pun yang menyelewengkan dana bantuan bencana.
“Jangan ada yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri,” tegas Prabowo.
Ia memerintahkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran dan distribusi logistik bantuan.
Sikap tegas ini didukung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengultimatum akan memecat bawahannya dalam waktu 1×24 jam jika terbukti menyalahgunakan bantuan.
Prabowo Pantau Langsung Setiap Pekan
Dalam sidang kabinet paripurna, Prabowo menyatakan akan mengunjungi wilayah terdampak bencana minimal sekali dalam sepekan guna memantau langsung perkembangan pemulihan.
Ia mengakui pemulihan infrastruktur membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga bulan agar aktivitas masyarakat kembali normal.
Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 50.000 personel TNI-Polri, 60 helikopter, belasan pesawat, serta mengirimkan ribuan alat berat dan membangun jembatan bailey di titik-titik strategis.
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Untuk mempercepat pemulihan, Presiden Prabowo akan membentuk badan atau satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pascatsunami 2004.
“Segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Prabowo.
Pemerintah juga memastikan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak dapat segera dimulai dengan memanfaatkan seluruh lahan milik negara.
Langkah-langkah ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemulihan pascabencana, memperbaiki tata kelola kehutanan, serta menegakkan hukum demi melindungi masyarakat dan lingkungan hidup.
