Jakarta,REDAKSI17.COM – Komisi XI DPR RI bersama dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menegaskan komitmen mengawal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 agar tetap efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Komitmen ini mengemuka di tengah penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang secara nominal terlihat menurun.
Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa penurunan TKD dari Rp919 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun perlu dipahami secara menyeluruh. Pasalnya, sebagian anggaran dialihkan pengelolaannya melalui kementerian/lembaga dalam bentuk program presiden dan instruksi presiden yang tetap ditujukan bagi pembangunan di daerah.
“Peran pemerintah pusat memang diperbesar, tetapi daerah tetap memiliki akses pembangunan melalui mekanisme Inpres dan Banpres. Ujungnya tetap untuk masyarakat di daerah,” kata Misbakhun melalui keterangan tertulis, Selasa (16/12/25).
Disisi lain, Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menekankan peran DPRD kabupaten dalam memastikan realisasi pendapatan dan belanja daerah berjalan optimal sejak awal tahun. ADKASI mendorong realisasi APBD pada Januari–Maret 2026 tetap tinggi sebagai cerminan kinerja tata kelola daerah.
“Realisasi anggaran triwulan pertama akan menjadi dasar penilaian pemerintah pusat. Ini penting untuk memperkuat usulan penambahan TKD,” kata Siswanto.
ADKASI meminta seluruh DPRD kabupaten menyampaikan laporan realisasi APBD triwulan I 2026 kepada organisasi untuk dihimpun dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta pimpinan komisi terkait di DPR. Hasil evaluasi bersama tersebut akan menjadi landasan pengajuan penambahan TKD kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan pengawasan yang kuat dan realisasi anggaran yang disiplin, Komisi XI dan ADKASI optimistis APBD 2026 dapat berjalan lebih berkualitas sekaligus memperkuat argumentasi fiskal daerah di tingkat nasional.
