JAKARTA,REDAKSI17.COM — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Handi Risza menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi pembuktian sesungguhnya kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seiring APBN 2026 yang sepenuhnya dirancang oleh pemerintahan baru tersebut.
Hal itu disampaikan Handi dalam acara Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi 2026 yang digelar Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (EKUIN) DPP PKS, Rabu (17/12/2025).
“APBN 2026 adalah anggaran yang sepenuhnya dirancang oleh Pemerintah Prabowo. Efektivitas kebijakan fiskal dan program prioritas akan diuji secara nyata dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Handi.
Ekonomi 2025 Masih di Bawah Target
Handi mencatat, kinerja perekonomian nasional sepanjang 2025 masih berada di bawah target pertumbuhan 5,2 persen. Hingga Triwulan III-2025, ekonomi Indonesia baru tumbuh 5,04 persen, sehingga target akhir tahun dinilai sulit tercapai meski didorong stimulus fiskal, moneter, serta momentum libur Natal dan Tahun Baru.
Selain itu, bencana alam besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat turut membebani kinerja ekonomi akhir tahun. BNPB memperkirakan kebutuhan dana penanganan dan pemulihan pascabencana mencapai Rp51,81 triliun, sementara pemerintah telah menyiapkan alokasi hingga Rp60 triliun.
“Anggaran penanganan bencana harus segera dioptimalkan agar masyarakat mendapatkan kepastian pemulihan dan pembangunan kembali,” tegasnya.
Surplus Dagang Kuat, Pajak Jadi Catatan Serius
Dari sisi perdagangan, Handi mengapresiasi surplus neraca perdagangan Indonesia yang mencapai US$35,88 miliar sepanjang Januari–Oktober 2025.
Namun, ia mengingatkan bahwa defisit migas yang terus melebar menandakan sektor migas telah memasuki fase sunset dan membutuhkan strategi alternatif ekonomi baru.
Sementara itu, kinerja penerimaan pajak dinilai belum menggembirakan. Hingga Oktober 2025, realisasi pajak baru mencapai sekitar 70,2 persen dari target, sementara belanja negara telah mencapai 73,5 persen dari outlook APBN.
APBN 2026 Fokus Belanja Langsung ke Rakyat
Memasuki 2026, Handi menyoroti pergeseran kebijakan fiskal dengan penekanan pada belanja langsung ke masyarakat. Dari total belanja negara Rp3.842,7 triliun, sebesar Rp2.070 triliun atau 53,87 persen dialokasikan untuk belanja langsung.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Daerah Merah Putih, PKH, ketahanan pangan, dan kartu sembako diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi melalui peningkatan konsumsi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan UMKM.
Namun demikian, Handi mengingatkan adanya risiko penyusutan transfer ke daerah (TKD) yang turun 22,36 persen dibandingkan APBN 2025.
“Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar pembangunan daerah tidak terhambat,” ujarnya.
Tantangan Global dan Ujian Tim Ekonomi
Handi menekankan bahwa tantangan ekonomi global pada 2026 masih tinggi, mulai dari ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, hingga ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat.
Karena itu, stabilitas politik domestik dan bauran kebijakan fiskal moneter yang pruden menjadi kunci.
Ia juga menyoroti kebijakan penempatan dana Rp200 triliun di bank Himbara untuk mendorong kredit sektor riil. Hingga Oktober 2025, pertumbuhan kredit baru mencapai 7,36 persen dan diharapkan menembus di atas 10 persen pada 2026.
“Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026 sangat bergantung pada kemampuan Presiden Prabowo dan tim ekonominya dalam merespons tantangan global dan mengoptimalkan kebijakan yang ada. Di situlah pembuktian kinerja ekonomi pemerintah,” pungkas Handi.
