JAKARTA,REDAKSI17.COM — Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati, memandang laporan mengenai 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai alarm keras atas kegagalan sistemik yang selama ini terabaikan.
Kurniasih meminta agar laporan dari Mendagri yang berasal dari Bupati Manokwari dilakukan verifikasi faktual agar menemukan realitas di lapangan.
“Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak sekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita dorong segera cek data yang valid dan segera lakukan langkah cepat penanganan,” ujar Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).
Persoalan ini, menurut Kurniasih, berakar pada ketidaksinkronan data yang akut. Merujuk pada data BPS dan progres Dapodik, masih terdapat disparitas angka partisipasi murni (APM) yang mencolok antara wilayah perkotaan dan pegunungan di Papua. Seringkali, kendala internet dan keterbatasan operator sekolah membuat ribuan anak tidak terdaftar, sehingga mereka kehilangan akses bantuan sosial pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Harus ada validasi fisik di lapangan dengan menggandeng tokoh adat dan gereja. Kita butuh data yang jujur agar intervensi anggaran tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar habis hanya untuk urusan administratif, sementara anaknya tidak ada di sekolah,” tegas Kurniasih.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS ini menyebutkan tipologi wilayah geografis bisa menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam pemerataan pendidikan di Papua. Kurniasih menawarkan solusi berupa penguatan sekolah berpola asrama (boarding school) sebagai jawaban atas tantangan geografis yang ekstrem.
Kurniasih juga menekankan pentingnya jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi para guru yang bertugas di wilayah rawan. Menurutnya, mustahil mengharapkan angka putus sekolah turun jika tenaga pendidiknya sendiri merasa terancam saat menjalankan tugas.
“Negara tidak boleh absen. Kita punya hutang sejarah untuk memastikan anak-anak di Papua mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan di Pulau Jawa. Pendidikan adalah kunci utama untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di tanah Papua,” pungkas politisi Fraksi PKS tersebut.
