Pandangan itu dipaparkan Anggota DPRD Boltara Sutrisno Van Gobel menyusul pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Boltara beberapa waktu lalu. Dibuka oleh Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, rakor membahas di antaranya mendorong fleksibilitas unit layanan kesehatan, digitalisasi dan elektronifikasi transaksi.
Dari forum inilah, menurut Sutrisno, arah kebijakan daerah perlu diturunkan ke langkah-langkah teknis yang bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Guna mempercepat program positif itu terwujud, ia mengusulkan 3 langkah konkret yang perlu dilakukan. Pertama, penyusunan modul pelatihan intensif bagi pengelola keuangan daerah agar mampu mengoperasikan sistem digital.
“Ini untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola anggaran supaya pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan konsisten,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu (17/12/2025).
Kedua, pembentukan tim lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk memastikan integrasi data keuangan berjalan real time tanpa hambatan. Ketiga, evaluasi berkala berbasis indikator kinerja keuangan yang jelas, termasuk pengukuran dampak layanan bagi masyarakat.
“Di era sekarang, pelibatan masyarakat sangat penting. Masukan atau feedback warga sudah terbukti memacu kinerja dan kecepatan layanan publik. Mau tidak mau, kita beradaptasi dan menerimanya demi kebaikan bersama,” kata pria yang sehari-hari duduk di Komisi I Bidang Pemerintahan ini.
Sutrisno juga mengingatkan, ikhtiar peningkatan kualitas layanan publik juga berangkat dari realitas kependudukan kabupaten ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Boltara tercatat sekitar 87.627 jiwa per 2024, dengan dominasi usia produktif mencapai lebih dari 67% dari total populasi.
Lebih lanjut, struktur demografi itu menunjukkan adanya proporsi signifikan penduduk usia muda yang membutuhkan akses pendidikan, layanan kesehatan, serta lapangan kerja.
“Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang fleksibel dan responsif, terutama bila dipadukan dengan sistem digital yang modern,” kata wakil rakyat dari Partai Perindo ini.
Di sisi lain, imbuh Sutrisno Van Gobel, BLUD perlu diberi ruang gerak yang lebih luas untuk mengelola anggaran operasionalnya, sehingga bisa cepat merespons kebutuhan masyarakat.
“Tentu dengan tetap taat peraturan yang ada,” tegas alumni SMK Negeri 1 Kotamobagu dan sarjana akuntansi Universitas Negeri Gorontalo ini.
Sejalan dengan pandangan tersebut, pemerintah daerah juga menempatkan kesehatan sebagai salah satu sektor penting dalam penerapan kebijakan BLUD.
Penguatan Puskesmas dan RSUD
Rapat koordinasi tersebut juga dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) serta sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Boltara Sirajudin Lasena menegaskan bahwa penguatan Puskesmas dan RSUD menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, penguatan tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan fisik dan layanan medis, tetapi juga mencakup tata kelola keuangan yang akuntabel, tertib, dan adaptif terhadap kebutuhan layanan.
Ia menjelaskan, penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Puskesmas dan RSUD sangat strategis karena memberikan fleksibilitas bagi unit layanan kesehatan untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien.
Fleksibilitas tersebut dinilai mampu memangkas prosedur birokrasi yang berbelit, dengan tetap berpedoman pada anggaran serta rencana bisnis yang telah ditetapkan.
Bupati juga menekankan bahwa digitalisasi dan elektronifikasi transaksi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan dalam pengelolaan keuangan BLUD.
“Seluruh transaksi BLUD, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib dilakukan secara non-tunai dan terintegrasi dalam sistem keuangan,” tegasnya.
Penerapan transaksi elektronik ini diyakini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian keuangan.
Sejalan dengan itu, Bupati menginstruksikan seluruh Puskesmas dan RSUD di Boltara untuk segera mengadopsi transaksi non-tunai dalam seluruh penerimaan jasa pelayanan.
Unit layanan kesehatan juga diminta menyusun laporan keuangan secara terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, tertib, dan tepat waktu.
Rangkaian kegiatan rakor ini dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten, sejumlah pemateri, pimpinan OPD terkait, Direktur Utama RSUD Boltara, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Boltara.*
