Yogyakarta,REDAKSI17.COM — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY menegaskan pentingnya penguatan positive networking berbasis sistem data terintegrasi sebagai kunci dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah DIY. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) DIY, KGPAA Paku Alam X, dalam Rapat Tindak Lanjut TKPKD DIY yang digelar di Ruang Rapat Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (22/12).
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY Danang Setiadi; Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Heri Edi Tri Wahyu Nugroho; serta Paniradya Kaistimewan DIY Kurniawan. Turut hadir pula perwakilan Bapperida, Dinas Kominfo, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-DIY.
Sri Paduka menekankan integrasi data merupakan kunci terciptanya sinergi antarlembaga dalam menurunkan angka kemiskinan secara efektif. Masing-masing kabupaten/kota di DIY masih memiliki karakteristik, parameter, dan metode pengumpulan data yang beragam. Namun perbedaan tersebut tidak boleh menghambat upaya membangun sistem data terpadu.
“Kita bangun positive networking berdasarkan sistem data yang terintegrasi. Kita pakai data BPS sebagai acuan dengan tidak menafikan data-data daerah karena value-add ada di situ. Yang kita tuju adalah pemanfaatan data yang berlandaskan pada positive network,” tegas Sri Paduka.
Sri Paduka menambahkan data tersebut dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi data sekaligus terakhirnya bisa menjadi bahan kurasi layak tidaknya suatu program. Konsep satu data perlu dipahami secara seragam oleh seluruh OPD serta pemerintah kabupaten/kota. Data terintegrasi diperlukan untuk menjawab kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah serta menghindari bias atau tumpang tindih data di lapangan.
“Ada beberapa parameter yang nanti kita sepakati sebagai data pokok sesuai kebutuhan pusat, namun provinsi dan kabupaten/kota tetap boleh menambahkan parameter lain. Yang penting ada satu kesatuan pemahaman agar tidak saling merugikan,” ujarnya.
Wagub DIY juga menekankan pentingnya menghubungkan seluruh data dalam satu portal agar interkoneksi informasi dapat berjalan optimal. Dengan wilayah DIY yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota, kolaborasi antarwilayah dinilai sangat memungkinkan untuk diwujudkan.
Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi, menjelaskan target penurunan kemiskinan DIY pada tahun 2026 diharapkan mencapai satu digit. Target RPJMD dan RKPD memerlukan kesamaan data dasar agar implementasi program penurunan kemiskinan dapat terukur secara tepat. Penyelarasan data daerah dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah strategis yang harus dipastikan berjalan.
“Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk memadupadankan data yang ada di daerah. Harapannya integrasi data ini selaras dengan DTSEN sehingga intervensi program lebih terarah dan tidak tumpang tindih,” jelas Danang.
Dari aspek pengelolaan data sosial, Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, memaparkan perkembangan integrasi Sistem Manunggal Raharja dengan data kemiskinan kabupaten/kota. Ia menyampaikan bahwa Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta telah terhubung penuh, sementara Gunungkidul dan Kulon Progo masih perlu memperbarui data secara berkala agar dapat terintegrasi optimal.
Kepala Dinas Kominfo DIY, Heri Edi Tri Wahyu Nugroho, memastikan pihaknya akan menjaga keberlanjutan sistem satu data yang menjadi rujukan intervensi kemiskinan. Menurutnya, data terintegrasi wajib dipelihara dan diperbarui agar tetap relevan bagi seluruh OPD dalam merancang program penanggulangan kemiskinan.
Sejalan dengan itu, Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Kurniawan, menekankan integrasi data harus memberikan manfaat nyata dalam proses sinkronisasi dan validasi data. “Manunggal Raharja dibangun melalui proses panjang. Ini harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk memudahkan cross-check data antardaerah sehingga menghasilkan data yang kredibel,” imbuh Wawan.
Pemda DIY menggarisbawahi integrasi data kemiskinan diperlukan untuk penyelarasan program penanggulangan kemiskinan, memastikan sasaran intervensi tidak tumpang tindih, serta mendorong pemerataan pembangunan. Selain itu, penguatan positive networking melalui integrasi data kemiskinan diharapkan dapat memperkokoh kolaborasi dan meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan daerah dalam penanggulangan kemiskinan.
Humas Pemda DIY
