Jakarta,REDAKSI17.COM – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M. Sarmuji menyampaikan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukan sekadar tentang ongkos politik yang mahal.
“Ya sebenarnya bukan hanya soal ongkos politik ya. Ongkos politik mungkin bisa kita bicarakan, tetapi memang kalau bicara ongkos politik memang mahal sekali. Setiap pilkada itu mahal sekali,” kata Sarmuji yang dikutip dalam Program Dialog Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin, (5/1/26).
“Jumlah yang harus melakukan pilkada itu seluruh Indonesia, jumlah kabupaten/kotanya juga sangat besar. Provinsinya juga sangat banyak,” imbuhnya.
Akan tetapi, menurut Sarmuji, bukan hanya tentang biaya politik semata. Ia menyebut ada motif untuk mengevaluasi pilkada secara langsung, termasuk untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan kualitas kehidupan rakyat.
Ia kemudian menjelaskan sejumlah dampak yang sering terjadi dalam pilkada secara langsung, mulai dari sebelum pelaksanaan hingga pascapilkada.
“Kita tahu banyak sekali dampaknya, bukan hanya dampak money politics sewaktu penyelenggaraan pilkada, tetapi pascapilkada pun itu masih sangat terasa dampak kepada masyarakatnya.” Jelas Sarmuji
“Misalkan ya, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi bentrok. Ini terjadi di mana-mana karena perebutan pengaruh yang luar biasa, sejak sebelum pilkada, pada saat pilkada, maupun pascapilkada,” lanjutnya.
Menurut dia, hal semacam itu sangat merugikan masyarakat. Terlebih dengan munculnya fragmentasi dan kebencian sebagai dampak pilkada langsung.
“Belum lagi fragmentasi masyarakat yang kadang-kadang sampai pilkada selanjutnya masih bertahan. Ada fragmentasi, ada kebencian-kebencian tertentu yang itu meluas sampai ke bawah dan berkepanjangan bahkan sampai pilkada selanjutnya,” ungkapnya.
Menurut Sarmuji, itu semua yang harus dievaluasi, dan mencari opsi yang kualitas akuntabilitas terhadap masyarakatnya tidak berkurang, tapi mengurangi dampak jelek pilkada langsung sekaligus mengambil manfaat terbesar dari sistem pilkada.
Jika nantinya pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh masyarakat, kata dia, kebaikan dari pilkada langsung tetap akan diakomodir oleh DPRD.
“Sehingga masyarakat tidak kehilangan hak sepenuhnya dari pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD ini,” ujarnya.
Sarmuji mencontohkan pilkada melalui DPRD pada zaman Orde Baru, yang menurutnya tidak melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu apa visi dan rencana kepala daerahnya.
Berbeda dengan pilkada melalui DPRD yang kini diwacanakan. Nantinya, kata dia, akan didesain sedemikian rupa agar tetap melibatkan masyarakat.
“Pada pikada yang nanti mungkin kita desain kita bisa memasukkan unsur misalkan kampanyenya tetap kampanye secara langsung di masyarakat, ada sesi masyarakat bisa menikmati kampanye secara langsung,” tegaanya.
Demikian pula dengan debat publik kandidat. Menurutnya kegiatan itu tetap akan dilaksanakan agar masyarakat bisa tahu kualitas calon kepala daerahnya.
“Sehingga kalau DPRD memilih calon yang kualitasnya tidak sesuai dengan preferensi masyarakat yang tampak dalam debat publik maupun dalam kampanye langsung, masyarakat bisa menghukum partai politik itu dalam pemilu selanjutnya.” tutupnya
