Jakarta,REDAKSI17.COM- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menilai bahwa pengalaman reformasi politik di Malaysia memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, khususnya mengenai perlunya mengunci agenda reformasi dalam kebijakan dan institusi yang kuat agar tidak bergantung pada perubahan konstelasi politik semata. Sehingga dibutuhkan sistem dan tata kelola yang lebih baik.
Hal tersebut disampaikan Kholid dalam Roundtable Discussion Series bertema “Reformasi Politik dan Kinerja Good Governance Sektor Publik dan Privat: Pengalaman Negeri Serumpun” yang digelar oleh RETaS (Research on Economics, Technology, and Strategic Studies) Indonesia bersama IAIS (International Institute of Advanced Islamic Studies) Malaysia di Jakarta, Kamis (8/1/2026), dengan menghadirkan Prof. Dr. Maszlee Malik, Chairman of IAIS Malaysia sekaligus Menteri Pendidikan Malaysia periode 2018-2020.
Menurut Kholid, perubahan politik melalui mekanisme demokrasi merupakan pencapaian penting, namun tantangan sesungguhnya terletak pada kemampuan negara menjaga konsistensi reformasi dalam jangka panjang melalui penguatan kelembagaan dan kepastian kebijakan.
“Reformasi yang berkelanjutan harus dilembagakan.
Tanpa sistem yang kuat, agenda perbaikan mudah terhenti atau berubah arah ketika terjadi pergantian kekuasaan,” ujar Kholid.
Ia menilai bahwa baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi tantangan yang relatif serupa, yakni menjaga kualitas demokrasi agar tetap mampu mendorong perbaikan tata kelola sektor publik, memperkuat integritas hukum, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Dalam konteks Indonesia, Kholid menekankan bahwa agenda reformasi saat ini perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas kebijakan, profesionalisme birokrasi, serta kolaborasi yang sehat antara negara dan sektor swasta dalam pembangunan.
“Demokrasi harus menghasilkan kapasitas negara yang kuat. Tanpa birokrasi yang profesional dan regulasi yang konsisten, tujuan good governance sulit dicapai,” jelasnya.
Kholid juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan komunitas akademik sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang menjaga kualitas kebijakan publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan, sekaligus menjadi mitra strategis dalam proses perbaikan tata kelola.
Menutup pernyataannya, Kholid menegaskan bahwa kerja sama antarnegara serumpun melalui dialog kebijakan dan pertukaran praktik terbaik merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembelajaran institusional di kawasan.
“Pengalaman Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa reformasi adalah proses panjang. Yang dibutuhkan bukan hanya perubahan politik, tetapi konsistensi membangun sistem yang adil, transparan, dan dipercaya publik,” pungkasnya.
