JAKARTA,REDAKSI17.COM — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas keikutsertaan aktif dan penandatanganan Pernyataan Bersama Para Menteri Luar Negeri yang secara tegas menolak pengakuan sepihak terhadap wilayah Republik Federal Somalia.
Menurut Sukamta, langkah diplomatik Indonesia tersebut mencerminkan konsistensi dan keteguhan politik luar negeri Indonesia dalam menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Posisi Indonesia dalam pernyataan bersama ini sepenuhnya sejalan dengan kepentingan nasional dan komitmen global Indonesia, khususnya dalam menolak segala bentuk legitimasi terhadap agenda separatisme yang berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi stabilitas kawasan dan tatanan internasional,” tegasnya.
Anggota DPR RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta ini menilai bahwa sikap Indonesia yang bergabung bersama para Menteri Luar Negeri dari Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Republik Arab Mesir, Republik Demokratik Rakyat Aljazair, Republik Indonesia, Republik Islam Iran, Negara Palestina, Kerajaan Arab Saudi, Republik Turki, Republik Federal Somalia, serta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya merupakan wujud nyata solidaritas internasional dalam menjaga prinsip keutuhan wilayah.
“Pernyataan bersama negara-negara OKI menegaskan penolakan terhadap pengakuan sepihak Israel atas wilayah ‘Somaliland’ di Republik Federal Somalia, mengecam keras kunjungan ilegal pejabat Israel ke wilayah tersebut pada 6 Januari 2026, serta menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Somalia dan norma-norma internasional,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Sukamta mendorong Kementerian Luar Negeri RI untuk terus mengambil peran proaktif dan konstruktif. Menurutnya, penguatan prinsip keutuhan wilayah Somalia perlu terus diperjuangkan melalui jalur multilateral dan mekanisme hukum internasional. Di saat yang sama, konsolidasi posisi negara-negara anggota di forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga harus diperkuat agar sikap bersama tetap solid dan konsisten. Selain itu, Indonesia diharapkan terus memberikan dukungan aktif terhadap langkah-langkah diplomatik di Majelis Umum PBB guna memastikan norma keutuhan wilayah negara tetap terjaga dan dihormati.
“Pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk dukungan dan dorongan positif terhadap diplomasi Indonesia agar terus berada di garda depan dalam membela kedaulatan negara, menolak separatisme, dan menegakkan hukum internasional. Diplomasi Indonesia harus konsisten dan berbasis hukum internasional untuk menjaga stabilitas Afrika Timur, mengamankan jalur perdagangan internasional, serta memperkuat peran Indonesia sebagai penjaga norma internasional dan jembatan dialog global,” pungkasnya.
