Menaja,REDAKSI17.COM – Perkenalkan, pemuda ini bernama Gibran. Namun ia bukan putra mantan presiden ketujuh Republik Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden. Gibran yang satu ini hanyalah anak muda biasa yang, dalam kamus generasi hari ini, tergolong sebagai sandwich generation. Ia telah lulus kuliah lima tahun lalu, ngekos di Jakarta, dan bekerja dengan penghasilan yang terbilang mepet Upah Minimum Regional (UMR).
Demi menambah pemasukan, Gibran menyambi membuka toko daring kecil-kecilan. Namun pendapatannya tetap habis untuk kos, biaya hidup harian, dan membantu adik-adiknya yang masih bersekolah di daerah asal.
Ia merepresentasikan apa yang kerap disebut sebagai generasi perintis: bekerja keras, mandiri, tetapi belum melihat kepastian kapan bisa benar-benar naik kelas. Sosok seperti Gibran hadir dan berlipat ganda di berbagai kota yang kerap disebut sebagai ruang pengejaran mimpi.
Boro-boro menabung, yang terjadi justru “mantab”, alias makan tabungan. Mereka bukan pemalas dan bukan pula kurang ambisi. Mereka hanya hidup di zaman ketika kerja keras tidak lagi segaris lurus dengan kesuksesan.
Ekonomi Atas Kertas
Secara makro, perekonomian Indonesia pada 2025 memang tidak tampak buruk. Ekonomi tumbuh sekitar 5 persen, dengan BPS mencatat pertumbuhan triwulan III-2025 sebesar 5,04 persen (year-on-year). Namun stabilitas makro tersebut tidak selalu tercermin dalam kondisi rumah tangga, terutama bagi kelompok usia muda di perkotaan.
Di akhir tahun, inflasi 2025 mencapai 2,92 persen (Desember, yoy) menurut data Reuters, masih dalam rentang target bank sentral. Masalahnya, kebutuhan pokok dan biaya hidup bergerak naik, sementara pertumbuhan upah berjalan lamban. Sejumlah ekonom menyoroti stagnasi upah riil di tengah biaya hidup yang terus merangkak ke atas.
Pada saat yang sama, beban anak muda kian berlipat. Putaran ekonomi menuntut produktivitas tinggi, sementara tekanan sosial menuntut penampilan “berhasil”. Lini masa media sosial dipenuhi cerita liburan, karier melesat, dan pencapaian yang dipoles. Di dunia nyata, banyak yang sedang bertahan sambil menahan perih rasa gagal.
Tak mengherankan jika kesehatan mental menjadi isu yang semakin nyata. Kanal resmi Kementerian Kesehatan merujuk hasil survei I-NAMHS yang menunjukkan sekitar 34,9 persen anak muda mengalami masalah kesehatan mental. Ini menjadi alarm bagi satu generasi yang tumbuh di bawah tekanan ekonomi sekaligus ekspektasi sosial.
Pasar kerja pun memberi gambaran yang jujur. BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2025 sebesar 4,85 persen, dengan rata-rata upah buruh sekitar Rp3,33 juta per bulan. Angka nasional ini kerap ditafsirkan “aman”, tetapi menyembunyikan jurang ketimpangan antarkelompok usia. Untuk kelompok muda, peluang kerja yang layak jauh lebih terbatas.
Kelompok pemuda yang tidak sedang sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET) juga masih besar. BPS mencatat Youth NEET Agustus 2024 sebesar 20,31 persen, atau sekitar 9 juta dari 44 juta penduduk usia muda. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan masa muda yang menggantung di ruang tunggu ketidakpastian.
Persoalan lain adalah kualitas kerja. Proporsi pekerja formal memang naik tipis menjadi 42,20 persen pada Agustus 2025, namun mayoritas masih berada di sektor nonformal dengan jam kerja tak ideal dan status kerja rentan.
Banyak anak muda akhirnya masuk ke ekonomi gig karena “yang penting ada pemasukan”, meski praktiknya kerap menghadirkan ketidakpastian pendapatan, minim perlindungan, dan jalur mobilitas kerja yang terbatas.
Paradoks Otonomi Politik
Di tengah tekanan sosial-ekonomi tersebut, satu hal justru menguat: otonomi politik anak muda. Secara demografis, mereka bukan penonton.
Laporan CSIS menunjukkan pemilih usia 15–39 tahun mencakup sekitar 54 persen dari total pemilih dan memiliki perhatian tinggi pada isu kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan, demokrasi, serta pemberantasan korupsi.
Di ruang digital, anak muda mampu membentuk opini, memviralkan isu, bahkan “menghukum” politisi yang abai. Suara mereka lebih berani, cepat, dan sering kali lebih rasional daripada asumsi generasi sebelumnya.
Namun di sinilah paradoksnya. Kendati otonomi politik meningkat, mobilitas sosial tetap berjalan lambat. Ketimpangan memang sedikit membaik, BPS mencatat rasio gini Maret 2025 turun menjadi 0,375, tetapi penurunan tipis tidak identik dengan keadilan struktural.
Yang kerap terjadi justru “kenaikan kelas simbolik”, ketika gaya hidup tampak naik berkat kredit, paylater, atau pinjaman, sementara kondisi ekonomi tetap rapuh akibat minim tabungan, ketiadaan aset, dan kerentanan terhadap guncangan.
Kenaikan kelas sejati membutuhkan prasyarat yang tidak dapat dipikul individu semata: pekerjaan produktif dan terlindungi, keterampilan yang tersambung dengan kebutuhan industri, serta akses terhadap aset awal, terutama hunian.
Di sektor properti, Bank Indonesia mencatat Indeks Harga Properti Residensial (pasar primer) triwulan III-2025 tumbuh 0,84 persen (yoy), sementara penjualan unit masih terkontraksi 1,29 persen (yoy).
Ini menandakan persoalannya bukan semata harga, tetapi juga kemampuan mencicil, stabilitas pendapatan, dan syarat pembiayaan yang sulit dijangkau pemuda.
Menaja Harapan 2026
Karena itu, menaja 2026 tidak cukup dengan slogan kosong. Harapan publik layak diarahkan kepada Presiden Prabowo agar 2026 menjadi tahun kebijakan yang lebih tegas berpihak pada keadilan lintas generasi, bukan sekadar pertumbuhan agregat.
Keadilan lintas generasi berarti satu generasi tidak menumpuk beban seperti biaya hidup, risiko kerja, kerusakan lingkungan, hingga akses hunian, kepada generasi berikutnya, sambil meminta mereka tetap optimistis.
Kebijakan yang benar-benar pro-pemuda harus bergerak pada hal konkret: penciptaan kerja produktif melalui industrialisasi padat karya, penguatan magang sebagai jalur masuk kerja formal, perlindungan dasar bagi pekerja platform, percepatan hunian terjangkau dekat pusat kerja dan transportasi publik, serta layanan kesehatan mental yang mudah diakses.
Pemuda Indonesia tidak kekurangan energi, kreativitas, dan keberanian politik. Mereka kekurangan tangga struktural untuk naik kelas. Jika 2026 hanya menawarkan nasihat motivasi, jutaan anak muda akan terus bergerak tanpa benar-benar berpindah kelas sosial.
Namun jika 2026 menghadirkan kebijakan yang adil lintas generasi, mereka akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kata-kata: kesempatan yang masuk akal untuk menang dan naik kelas.
